PERANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH MELALUI ALOKASI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

SUWARNO, SUWARNO (2003) PERANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH MELALUI ALOKASI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2888Kb

Abstract

In the early of years 2001, The Semarang Goverment Enters a new era in relating local goverment. From January 2001, The Semarang Goverment Start to run Act Number 22 year 1999 about Otonomi Daerah (Local Goverment). By the implementation of Act Number 22 Years 1999 so the outhority of Semarang Goverment will be increased and the hoping is increasing the welfare of sociaty, especially sociaty in Semarang. By added duty and responsibility by Semarang goverment, so it is hope will toward Good Goverment, it is hope better than before. To socialize the development we need a local goverment to get income from tax.There are some kind of taxes, that will get by the Local Goverment especially Semarang Local Goverment, one of theme is tax for land and building as we called BPHTB. The aim of this research is to know and find the role of land office in Semarang in relating to transfer of right as change name, and giving right the income of BPHTB sector and the obey of tax payer. The method that use in researching is Juridish and Sociologis method. The principle in getting tax as it is stated on article 4 Act Number 16 years 1983 about tax system so we called self assesment system. Ti has meaning that the tax is paying by Sociaty (Wajib Pajak) is given change to count theme selves how big the tax is paid or debted. If there is a mistaken in paying or counting the tax is ought to paid, land and building office will be issued SKBKB, and it is very difficult to avoid it. By these system there is a ideal way for tax payer, proactively- to do his obligation in paying tax, so the goverment act pasively with out actively. The tax payer will do his obligation in paying tax, and the result of taxes are returnable to sociaty in development of the country. The tax of BPHTB has a Institution such as Head of Land and building Officer, PPAT, Auction officer, Land officer, where they are un outhority to sign the deeds before able to show the slips as we called SSB BPHTB. The tax of BPHTB is one of the Most important alternative to reach the financial of Semarang city, so the existance is using effectivelly. Pada awal tahun 2001, Pemerintah Kota Semarang mernasuki babak barn dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Mulai Januari 2001, Pemerintah Kota Semarang Mulai menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka kewenarigan Pemerintah Kota Semarang akan menjadi semangkin bertambah dan diharapkan akan semangldn meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ichususnya masyarakat Semarang. Dengan bettambah tugas dan tanggungjawab yang dipikul &eh Pemeri ntali Kota Semarang, maka diharapkan akan membaw-a kearah pembangunan yang lebih baik dari masa sebelumya. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai Pungutan salah satunya adalah melalui pajak. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah Kota Semarang adalah Bea Perolehan flak Atas Tanah dan Bangunan. tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui clan mernahami Peranan Kantor Pertanahan Kota Semarang sehuburtgan dengan adanya peralihan hak yang berupa balik nama dan pembedan hak penerimaan dad sektor BPHTB, serta ketaatan wajib pajak. Sedangkan metode yang dipakai claim penelitian ini adalah metode Yuridis dan sosiologis. Adapun Prinsip lasas dalam pemugutan pajak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sistem Perpajakan adalah melalui sistem self Assesment artinya wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri berapa besar pajak yang terhutang. Jika ada kekeliruan dalam pembayarannya/ penghittmgannya maka pajak tersebut tetap hams oleh dibayar, maka oleh Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Bayar Kurang Bayar. Dengan demikian tidak mudah untuk menghindari pajak ini. Dengan sistem ini maka idealnya wajib pajak akan bersifat proaktif terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, jadi Pernerintah claim hal ini bersifat pasif menunggu keaktipan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya dalam mernbayar pajak, dan hash l dari pajak tersebut akan dikernbalikan kepada masyarakat dalam bentuk Pembangunan. Adapun Instansi yang ditunjuk dalam melakukan pemungutan pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalab dilakukan oleh Kantor Pajak Burni dan Bangunan, sedangkan Pejabat lainnya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Lelang, Pejabat Pertanahan dilarang untuk menandatangani akta tersebut sebelum dapat menunjukkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bea Perolehan Flak Atas Tanah dan Bangunan tersebut. Pajak BPHTB merupakan salah satu altematif yang paling penting terutama dalam menunjang perekonomian Daerah Kota Semarang, sehingga keberadaan pajak ini hams diberdayagunakan secara efektif.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11346
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:24 May 2010 18:15
Last Modified:24 May 2010 18:15

Repository Staff Only: item control page