TANGGUNG JAWAB PENDIRI DAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PENYETORAN MODAL UNTUK PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Abstract

The proses of UUPT formation is not release from globalitation and liberation of trade and investment influence. Before UUPT legislated, Indonesia has ratify agreement on tariffs and trade (GGAT) and formation of World Trade Organization (WTO) with the law number 7 — 1.994 dated November 2, 1994. The presence of some that appropriate caused Indonesia law system not more consistent on their root, Europe continental system but move or get influence of America brazier system which visible on various product of Indonesia law. Such as share without par value, "piercing the corporate veil" on UUPT, Scripless trading book entry settlement, Reksa Dana institution like "mutual fund" or "investment trust" in America and England. UUPT distinguish two things which connected with the law act of limited orginizer that is orginizer's law act before founded with notarial document (arranged in paragraph 10 article 1 UUPT) and orginizer law act for benefith of limited before the limited ratified by minister of justice (ananged in paragraph 11 UUPT). According to Pramono that admited in practice of certeinty about the placement and payment of capital often violeted by entrepeneurs. The ministry of justice never in immediately check in, that the amount of money which included in that notarial document is decidedly deposited or not yet. Isn't the ministry of justice just believe in black and white appropriate with the notarial document. With the presence of some requirement which arranged in UUPT so sets of problems which want to investigated in how far the limited orginizer responbility in matter to fullfil the certeinty of the amount of base capital, placed capital and paid capital which usually proved past through banking institution and how the notary responbility as authentic official document maker of the founding of limited in connection with good conviction of limited orginizer to paid the capital for the limited as a request requirement of limited legalization. Because of that, in this investigation choosed the topic and title "The Responbility of Orginizer and Notary in 1 Conection with Capital Payment for Making Official Document of Limited Founding." In this investigation used approach of juridical empirical method that is law investigation which done by compare between law certeinty and aplication or the realization in the society (empirically) or in the other word will investigated asymmetry or determination between das-solen and das-sein. From the result of this investigation can know and concluded a must to pay capital minimum 25 % capital which placed, difficult to performed. That matter caused the presence of Bank Certeinty, account opening must be clear to indicate who is responbility. So the Bank precisely claim the limited legalization as corporate body. The certeinty of notary duty gives limit for notary profesion so orginizer and notary responbility basically like limited statutes certeinty. The result also explain that the ministry of justice and Human Right didn't do field research but just on formalities froof while for the limited orginizer who has bad conviction their law act are not the notary responbility. Proses pembentukan UUPT tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi. Sebelum LTUPT diundangkan, Indonesia sudah meratifikasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pembentukan World Trade Organization (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tanggal 2 Nopember 1994 Adanya beberapa penyesuaian tersebut menyebabkan sistem hukum Indonesia tidak lagi konsisten pada akarnya, yaitu sistem Eropa- Kontinental, akan tetapi bergeser atau mendapat pengaruh sistim Anglo Amerika yang tampak pada berbagai produk hukum Indonesia, seperti misalnya jenis saham tanpa nominal (share without par value), "piercing the corporate veil" dalam LTUPT, scripless trading book entty settlement, Lembaga Reksa Dana semacam "Mutual Fund' atau "Invesment Trust" di Amerika dan Inggris. UUPT membedakan dua hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pendiri perseroan yaitu perbuatan hukum para pendiri sebelum didirikan dengan akta notaris (diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UUPT), dan perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman (diatur dalam Pasal 11 UUPT). Menurut Pramono bahwa diakui dalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan. Departemen Kehakiman tidak pernah mengontrol langsung apakah jumlah uang yang tercantum didalam akta notaris itu benar-benar telah nyata-nyata disetor atau belum. Bukankah Departemen Kehakiman hanya percaya dengan hitam di atas putih, sesuai dengan akta notaris. Dengan adanya beberapa persyaratan yang diatur dalam UUPT maka permasalahan yang ingin diteliti sampai sejauhmana pertanggungjawaban pendiri perseroan di dalam hal memenuhi ketentuan besamya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor yang biasanya dibuktikan melalui lembaga perbankan dan bagaimana tanggungjawab notaris selaku pembuat akta otentik pendirian Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan itikad baik pendiri perseroan untuk menyetorkan modal ke perseroan sebagai syarat permohonan pengesahan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu di dalam penelitian ini dipilih judul atau topik "Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitaimya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas." Di dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memperbandingkan antara ketentuan hukum dan penerapannya atau pelaksanaannya di dalam masyarakat (secara empiris). Atau dengan kata lain akan diteliti kesenjangan atau ketepatan antara das-solen dengan das-sein. Dari hasil penelitian dapat diketahui serta disimpulkan bahwa keharusan menyetorkan modal minimal 25 % modal yang ditempatkan sulit dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan Bank, pembukaan rekening hams jelas menunjuk siapa yang bertanggungjawab, sehingga bank justru menuntut pengesahan perseroan sebagai badan hukum. Ketentuan jabatan notaris memberikan batas profesi notaris, sehingga tanggungjawab pendiri dan notaris pada dasarnya sama seperti ketentuan Anggaran Dasar perseroan. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa Departemen kehalciman HAM tidak melakukan uji lapangan tetapi hanya berdasarkan bulcti formalitas. Sedangkan untuk pendiri perseroan yang beritikad buruk, perbuatan hukumnya tidak menjadi tanggungjawab notaris.