TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN KENDAL

WIDRAYATI, MC. SRI (2003) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN KENDAL. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2694Kb

Abstract

One of credit guarantied can be used in take a loan by bank is via Hak Tanggungan. Hak Tanggungan is able to clean for a partial of object of Hak Tanggungan cause there is a payment sparate of loan by giver of Hak Tanggungan., however payment sparate of Hak Tanggungan wasn't promised before. The specific purpose in this thesis is to know implementation of roya partial by lands office of Kendal regency after starting of the regulation of Land State Minister/Chief of National Land office Number of 3 in 1997, for to know handicap in implementation of roya partial after starting of the regulation of Land State Minister/Chief of National Land office Number of 3 in 1997. Type method is used in this thesis is socio legal research/empiric legal research with the research object is implementation roya partial in Kendal Regency. Populaation ini this thesis are peoples and unit is which correlating with this thesis, PPAT, Lands Office Kendal Regency, Bank This research is taked of sample with purposive non random sampling technique. From research and analysis, is show after implementation of starting regulation of Land State Minister/Chief of National Land office Number of 3 in 1997, implementation of roya partial in Kendal regency is good. Handicap in implementation of roya partial Hak Tanggungan after starting regulation of Land State Minister/Chief of National Land office Number of 3 in 1997 is very difficult to implement item 2 (I) Law Number of 4 in 1996. For overcame this handicap, Lands Office Kendal Regency is approaching to PPAT/Notaris and banking. Salah satu jaminan kredit yang dapat digunakan dalam pemberian kredit atau hutang oleh perbankan adalah melalui lembaga Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dapat hapus sebagian terhadap obyek Hak Tanggungan karena adanya pelunasan sebagian utang dari pemberi hak tanggungan, meskipun pelunasan sebagian hak tanggungan tersebut tidak dipetjanjikan sebelumnya. Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan roya partial hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten kendal setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan roya parsial hak tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis empiris dengan obyek penelitian pelaksanaan roya partial di Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah orang dan unit yang terkait dalam penulisan tesis ini, yaitu PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Bank (kreditur). Penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik Purposive non random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan analisinya dapat disimpulkan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pelaksanaan roya partial di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar. Kendala-Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan roya partial Hak Tanggungan setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang sating bertentangan satu sama lain. di camping itu juga penerapan peraturan-peraturan tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana secara empiris ketentuan normatif yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 sangat sulit untuk dilakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal melakukan upaya sebagai berikut melakukan pendekatan kepada Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), melakukan pendekatan dengan pihak bank

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11340
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:24 May 2010 17:37
Last Modified:24 May 2010 17:37

Repository Staff Only: item control page