ASPEK KEMUDAHAN PENCAPAIAN DALAM PENENTUAN LOKASI TERMINAL BUS (Kasus Terminal Bus Terboyo Semarang)

Abstract

Along with the fast development of growing cities, especially at Java, policy about terminal relocation is often done to replace land-use so that it meets to the new city planning. One of the problems that appear and become an objective of this study is to know how far the location of terminal that is chosen as a result of relocation policy can fulfill the society for better accessibility. A chosen case is Semarang Terboyo terminal, it is because the location of Terhoyo terminal after being relocated is in such condition so that there is phenomena of society aversion in optimizing terminal function. They tend to use halt or other bus stopping rather than have to wait in the terminal. Sample was taken from people as the user of public transportation at 10 buses halt that have been decided' From each halt is randomly taken 105 respondents during 7 days, with time interval at morning, noon, afternoon, so there are 1050 respondents. Respondent was given questioner that ask where they are from and where do they go, frequency and reason for making a trip, time and cost for reaching, and others question concerning their aversion in using Terhoyo buy terminal. Method that is used to process and analyse data is procentase method base on tendency of respondent's answer toward preliminary assumption ()Phis study. This preliminary assumption states that factor of accessibility influence the aversion of occupant tO use Terhoyo bus terminal. Prom the data processing, there is perception in the society indicates that they unwilling to use Terboyo bus station (53,1 % respondents support assumption that access aspect influence their decision in choosing location for bus stopping). Factors that cause that aversion is the trip's puspose factor 170,6 % of respondents), factor of time of travel (52,3 %), factor of distance between terminal and their origine (25,6 %), factor of cost of travel (1,2 %) and factor of the end of trip (7 %). Location factor, cost factor, and time of travel factor are the accessibility components that are criteria in determining the ease of reaching level in doing transportation activities. Financial loss that is suffered by Terboyo terminal every year as result of the decreasing income from retribution, was roughly approximated about 500 million rupiahs. Calculation of loss is still rough calculation because it only considers few variables, and has an aim to give description that occupant is the main asset in increasing income of bus terminal. As a suggestion, local government is necessary to take a follow-up in the making efficient use of Terhoyo terminal. Bus terminal is a lokal income source, thus the function of terminal must he opt imalized, so that it will be useful jar lokal government, operator and user of public transportation. Sejalan dengan pesatnya pembangunan di kota — kota berkembang terutama di pulau Jawa, kebijaksanaan relokasi terminal sering dilakukan untuk mengganti fungsi lokasi sesuai dengan perencanaan tata kota yang baru. Salah satu pokok permasalahan yang timbul serta menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh mana lokasi terminal yang dipilih akibat dari kebijaksanaan relokasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kemudahan pencapaiannya. Kasus yang dipilih adalah terminal Terboyo Semarang, karena lokasi terminal Terboyo setelah direlokasi terkondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi fenomena keengganan masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi terminal tersebut. Masyarakat lebih cenderung mempergunakan halte atau tempat pemberhentian bis lainnya, daripada menunggu bus di terminal Terboyo. Sampel penelitian diambil dari masyarakat pengguna angkutan umum yang berada di 10 halte bus yang telah ditetapkan. Setiap halte diambil secara acak 105 responden yang diambil dalam waktu waktu 7 hari, dengan interval waktu pagi, siang dan sore hari, sehingga jumlah responden keseluruhan adalah 1050 orang. Responden diberi kuesioner yang menanyakan tentang asal dan tujuan bepergiati responden, frekuensi dan alasan bepergian, waktu dan biaya pencapaian, serta beberapa pertanyaan lain menyangkut keengganan mereka mempergunakan terminal bus Terboyo. Metode yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah metode pembobotan, yang dinilai berdasarkan kecenderungan jawaban responden terhadap sebuah asumsi awal dari penelitian ini. Asumsi awal tersebut menyatakan bahwa faktor kemudahan pencapaian mempengaruhi keengganan calon penumpang untuk mempergunakan terminal bus Terboyo. Dan hasil pengolahan data, ternyata memang terdapat persepsi dalam masyarakat yang mengindikasikan adanya keengganan masyarakat dalam mempergunakan terminal bus Terboyo (53,1 responden inendukung asumsi bahwa aspek kemudahan pencapaian mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan lokasi tempat pemberhentian bus). Faktor — faktor yang menyebabkan terjadinya keengganan tersebut adalah faktor maksud perjalanan (70,6 % dari jumlah responden), faktor waktu pencapaian (52,3 %), faktor lokasi kedekatan terminal bus dengan tempat asal pengguna (25,6 %), dan biaya pencapaian (1,2 %) serta faktor tujuan akhir perjalanan (7 %). Faktor lokasi, faktor biaya dan faktor waktu pencapaian adalah komponen 7 komponen aksesibilitas yang merupakan kriteria dalam menentukan tingkat kemudahan pencapaian dalam melakukan aktivitas transportasi. Kerugian finansiil yang diderita terminal Terboyo setiap tahunnya akibat berkurangnya pemasukan dari sisi retribusi peron penumpang, secara sangat kasar diperkirakan mencapai angka 500 juta. Perhitungan kerugian tersebut masih sangat kasar karena hanya mempertimbangkan sedikit variabel saja, namun bertujuan untuk memberikan suatu gambaran bahwa penumpang merupakan aset utama dalam meningkatkan pemasukan bagi terminal bus. Sebagai suatu saran, Pemerintah Daerah dirasa perlu untuk segera menindaklanjuti memberdayakan terminal Terboyo. Terminal bus merupakan salah satu penghasil PAD, untuk itu seyogyanya jika fungsi terminal dioptimalkan dengan lebih baik agar lebih bennakna bagi Pemerintah Daerah, operator dan juga pengguna angkutan umum.