PENGARUH POLA PERTUNBIJHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN WANG LIMA, SEMARANG

Abstract

A city as the center of administration, education, industries, trades and services, becomes a power of attraction for people to immigrate. Sidewalk traders (Pedagang Kaki Lima/PKL) choose the location to trade by taking advantage on the city area that is potential for the circulation of city people activities and easy to be reached by the public. The site of Simpang Lima as the object of this research also faces such a problem. The main goal of this research was to know the pattern of sidewalk trades growth ang the impact of their activities and also the policies made by the government of Semarang City in handling the problem oh those traders in this site. The target was to propose some alternatives in arranging the traders which was based on the understanding of sidewalk trader environment and other users, and to propose some alternatives in making the environmental planning using participatory planning and the seven steps of planning by involving the traders, the public as the consumers, and the Government of Semarang City as the policy maker. The population of this research was the sidewalk traders in the site of Simpang Lima and the customers who make the transaction with them. Meanwhile, to enrich the appreciation on the sidewalk traders, an in-depth interview was carried out with the official who has the responsibility on this. Besides, the secondary data were collected from the related authority. The research was done by using explanatory method to survay and qualitative approach to analyze. The result was that in the site of Simpang Lima, there were two patterns of sidewalk trader's growth linear consentration growth and agglomeration growth. The caharacteristic of the traders was uneducated people. Just few of them who has graduated from senior high school in productive age. Most of them were outsiders who have lived in Semarang more than 5 years. The result of the analysis showed that the role of city government in guilding and arranging those traders through judicial instruments has proved the handling and the anticipation. It was seen from the rules which were normatively formulated how the procedures and obligations that have to be done by both the government and the traders. Based the conclusion of this research, the recommendation which can be proposed was that it is important to make an environmental planning in Simpang Lima site by involving the traders and the consumers to make the desired system based on city government policy with the appropriate steps namely the seven steps of palnning. In this recommendation, the government should make and determine the environmental planning in RTBL form or Urban Environmental Planning Guide Lines which is more comprehensive and holistic. Kota sebagai satu pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, kiranya merupakan daya tarik penduduk untuk bennigrasi. PKL ini senantiasa tumbuh subur memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau oleh publik. Kawasan Simpang Lima sebagai obyek penelitian juga menghadapi permasalahan oleh sektor ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan PKL dan dampak yang terjadi karena adanya kegiatan tersebut dan kebijakn Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi PKL di kawasan ini. Adapun sasaran yang diinginkan adalah mengusulkan beberapa alternatif usulan penataan PKL di Kawasan Simpang Lima yang berbasis pada pemahaman lingkungan PKL maupun pengguna lainnya, serta mengusulkan beberapa alternatif Perencanaan Lingkungan dengan perencanaan partisipatif dan 7 tahapan perencanaan mengikut sertakan PKL, Masyarakat selaku konsumen dan Pemerintah Kota Semarang selaku pengambil keputusan. Populasi penelitian ini adsalah para PKL di Kawasan Simpang Lima dan masyarakat (konsumen) yang melakukan transaksi dengan PKL di Kawasan Simpang Lima. Sedangkan untuk memperkaya pemahaman terhadap PKL, dilakukan wawancara mendalam dengan pejabat5 yang bertanggung jawab langsung pada masalah PKL. Di samping itu data-data sekunder dihimpun dari instalasi terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai explanatory dengan pendekatan analisa kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah PKL di Kawasan Simpang Lima Semarang terdapat dua pola pertumbuhan PKL yaitu PKL dengan pola pertumbuhan tinier dan pola pertumbuhan aglomerasi. Karakteristik PKL umumnya berpendidikan rendah, sedikit yang berpendidikan SLTA ke atas dalam usia kerja produktif. Umumnya mereka sebagai pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang lebih dari 5 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota dalam upaya pembinaan dan penataan PKL melalui instrumen hukum telah membuktikan penanganan dan antisipasi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang secara nonnatif dirumuskan bagaimana prosedur dan kewajiban-kewajiabn yang hams dilakukan baik oleh Pemerintah Kota maupun oleh para PKL. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah perfunya perencanaan Lingkungan Kawasan Simpang Lima dengan mengajak dan mengikut sertakan PKL dan konsumen menentukan penataan yang bagaimana yang diinginkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dengan tahapan yang sesuai yaitu tujuh langkah perencanaan (The seven steps of planning). Pada rekornendasi penelitian ini Pemerintah hendaknya membuat dan menentukan Perencanaan Lingkungan dalam bentuk RTBL atau Urban Environmental Planning Guide Lines (Panduan Perencanaan Lingkungan Kota) lebih komprehensifdan holistic.