KAJIAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Abstract

Dealing with enacting the Law No 22, 1999 about Local Government, and the Law No 34, 2000 about Law Amendment No 18, 1997 regarding Local Tax and Contribution, it has been the base for the Regency or City included Lhokseumawe City to increase the autonomy in financial aspect by finding out more recent Local Income resources, like new Local Tax and Contribution. Reviewing the income of Local Tax and Contribution in Lhokseumawe in the last 2 years (Budget year 2000 and 2001), it is proved that there is no increase but decrease 18.30 % for Local Tax and 31.02 % for Local Contribution. The condition mentioned above demands the City Government to raise the incomes by undergoing extensive or expansive efforts to list objects and subjects of Local Tax or Contribution that have a potential to collect. The result of normative feasibility study on the extension of Local Tax and Contribution in Lhokseumawe leads 3 tax sorts that fulfill the requirements of a new tax based on feasibility criteria i.e. Tax on Commodity or Local Products, Tax on Swallow Nest, and Tax on Fish / Shrimp Export. In addition, there are also 3 Contribution sorts that fulfill the requirements of a new Contribution based on feasibility criteria to be considered in Lhokseumawe i.e. ID Card Contribution, Examining and Labeling Fire Safety Contribution, and Environment Conversion Permission Contribution for Industry. By analyzing the result of Process Hierarchy Analysis on the new sorts of Local Tax and Contribution which are possible to consider according to normative feasibility analysis, it is sorted that Tax on Harvesting Swallow Nest and Contribution for Environment Conversion Permission for Industry are feasible in Lhokseumawe. The result of Society Perception Analysis indicates that the Government is facing more challenges than chances in the extension efforts of Local Tax and Contribution. However, the government has more strengths than weaknesses in the extension efforts of Local Tax and Contribution. Several aspects of the strengths that are in fact greater than the weaknesses could turn threat into opportunity, so that the government of Lhokseumawe has been indeed in the position of growth. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentasng Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan landasan bagi Daerah Kabupaten atau Kota, termasuk Kota Lhokseumawe untulc meningkatkan kemandirian Daerah dari segi keuangan, dengan menggali beberapa sumber Pendapatan Daerah yang barn, dianta•anya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru. Dilihat dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe dalam duct tahun anggaran terakhir (tahun anggaran 2000 dan 2001), ternyata bukan saja tidak terjadi peningkatan, bahkan terjadi penurunan, untuk Pajak Daerah terjadi penurunan penerimaan 18,30%, dan untuk Retribusi Daerah terjadi penurunan penerimaan 31,02%. Kondisi seperti disebutkan di alas, menuntut adanya upaya Pemerintah Kota untuk n2eningkatkan penerimaannya, antara lain dengan melakukan elcstensifikasi atau melakukan usaha ekspansi untuk menambah objek dan subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil analisis kelayakan normatif terhadap ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Lhokseumawe, diperoleh 3 jenis pajak yang memenuhi persyaratan untuk menjadi objek pajalc baru alas dasar kriteria kelctyakan, yaitu Pajak Komoditas atau Hasil Produksi Daerah, Pajak Salting Burung Wale!, dan Pajak Ekspor Udang/Ikan. Di samping itu juga diperoleh 3 jenis retribusi yang memenuhi syarat menjadi objek retribusi baru menurut kriteria kelayakan, untuk dapat diberlakukan di Kota Lhokseumawe, yaitu Retribusi Kartu Identitas Pendudulc, Retribusi Peme•iksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Izin IPAL Untztk Industr1 Kenrudian was dasar hasil analisis melalui Analisis Hierarki Proses terhadap tiga jenis Pajak Daerah baru dan tiga jenis Retribusi Daerah bait. yang layak diberlakukan menurut analisis kelayakan normatif, untuk pajak terpilih Pajak Pengan2bilan Sa•ang Burung Wale!, dan untuk Retribusi Daerah baru terpilih Retribusi Izin IPAL yang paling layak diberlakukan di Kota Lhokseumawe. Dar! hasil analisis persepsi masyarakat menunujukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe menghadapi tantangan lebih banyak daripada peluang untuk melakukan usaha ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Narnun Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kekuatan yang lebih banyak daripada kelemahan untuk melakukan usaha ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai aspek mengenai kekuatan yang ternyata lebih besar daripada berbagai aspek kelemahan yang ada tersebut dapat digunakan untuk ntengubah ancaman menjadi peluang, sehingga Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe sebenarnya be•ada pada posisi pertumbuhan.