EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Abstract

The enactment' of Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 constitute the beginning of a wider, more responsible and concrete regional autonomy realization in Indonesia. 777e consequence was regional independency 1This, a region should create a sell:supporting condition, especially the development finances, in order to achieve reduction to the budgetary dependency fivm the central government. As consequences, local regions should explore the potential local own revenues resources (PAD). Generally, the contribution of municipal or city's local own revenue in Indonesia was relatively small. It so happens in Mataram Municipality. High dependency of budgetaty aid from the central government was shown by the local own revenue contribution to.Muturam municipal RGDP (FMB) of 8,01 percent in year 2002. Regarding regional autonomy realization, the municipal government should try to reduce the budgetary dependency. The attempt far the improvement of local own revenue from the municipal government was the intensification of local taxes and retribution. Thus, it was being implemented optimally with the involvement of special team for the local own revenue improvement. Meanwhile, the attempt of local taxes and retribution extensification had not been done optimally The identification shows twelve sorts of contribution from local taxes and retributions, which consist of two sorts of local taxes and ten sorts of local retribution. After a set of analysis on every sort of local taxes and retributions, the result shows three new local taxes and retribution which contains parking taxes, services on jobs retribution and tourism business license retribution. Those sectors were feasible to be carried out as the first priority in Mataram Municipality with the predicted contribution of 8,93 percent. The analysis instrument used normative analysis and analytic hierarchical. process. Therefore, the Municipal government should consider and undertake action to exceed the three sorts of local taxes and retribution. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dal? Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan awal pelaksanaan otonomi daemh di Indonesia yang lebih luas nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi dari otonomi daerah adalah adanya !unman kenzandirian daerah. Daerah hams mandiri, terutama claim hal pembiayaan pembangunannya. Ketergantungan pendanaan dari penterintah pusat hams dapat dikurangi. I hunk dapat mengurangi kelergamungan tersebut, &tenth hams menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri (PAD). Secura umum, kontribusi PAD kabupcaen/kota di Indonesia terhudap APBD-nya masih re/a/fr kecil. Demikian pula halnya dengan Kola Mataram. Pada &shun 2002 kontribusi PA I) terhadap A PHD Kota Malariam hanyu sehesur 8,01%. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Penterintah Kota Molar= terhadap bantuan keuangan data Pemerintah Pusat. Dengan berlalamya oumomi daerah, maka Pemerintah Kota Maturam harus berusuha men gurangi keterganiungun terse/nil. Upaya peningkatan PAD yang cultures bersumber duri figjak dam& clan retribusi &tenth yang telah chlakukan Kota Mwaram selama i,ui (Oafish melakukan intensifikasi pujak daeruh don retribusi daerah. Pelaksanuan intensilikusi ini teluh dilaksanakan secara optimal dengan melibutkan snafu im khusus, yaitu Tim Peningkatan PAD. Sementara itzt upaya ekstensaikasi pajak daerah dan retribusi daerah be! urn dilakukan secara optimal. Dan i proses identifikasi yang dilakukan, ditemukan dna be/as jenis pajak daerah dan retribusi daerah barn, yang terdiri dari dna Janis pajak daerah dcm sepuluh jenis retribusi daerah barn. Setelah dilakukan serangkaiati analisis alas jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah hasil identifikasi terse hut, ditemukan tiga ferns pajak daerah dan retribusi daerah barn, yang layak diberlakukati di Kota Mataram. Alat analisis yang digunakan antara lain anal isis normatif dan Proses Hierarki Analitik. Ketiga Janis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut adalah Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi kin Usaha Pariwisata Ketiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan priori/as pertama untuk dapat diberlakukan di Kota Matarant. Pajak Parkir, Retribusi Jasa Alas Pekerjaan dctn Retribusi Izin Usaha Pariwisata apabila diberlakukan di Kota Mataram, mampu memberikan kontribusi sebesar 8,93% terhadap PAD. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram perlu mempertimbangkan dun segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberlakukan ketiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.