PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Spatial Plan is a product of planning to guide the spatial usage. Spatial plan has a function as guidance of investment regulation by the government and or private investor. Nowadays spatial plan exists only in terms of permits releasing. Therefore, the involvement of spatial plan in the formulation of annual development program become very much important in the development planning process. In this context, the study aims to ident05) the use of spatial plan in development program arrangement as well as the intervening factors of its usage in Ciamis Regency. In doing so, this study uses qualitative method combined with cross-tabulation analysis in presenting the result of survey which conducted to 44 government agencies and 34 subdistrict institutions in Ciamis Regency. The analysis shows that less of the annual development program (in average 35.27 % per year) proposed by the government agencies and subdistrict institutions were appropriate with spatial plan. Moreover, many of agencies and subdistrict institutions (84.6 %) did not rely on spatial plan of Ciamis Regency as a basic consideration for development programs formulation. The main factor that influenced the less applicability of spatial plan in the formulation of development programs by apparatus in such institution (76.7 %) is the difficulties to understand substance of the spatial plan itself. Otherwise, as high as 90.9 % of these apparatus admitted of knowing its existence, while about 68.2 % of them acknowledged but did not apply it in the planning process. These facts indicate that spatial plan should be understandable to be applied in the process. Another factors identified are the quality of spatial plan which considered as not too accommodative, the less of its socialization, and there is no strict rule attributed to the usage of spatial plan as a criteria in proposing development programs. Based upon the analysis, several recommendations are proposed. The . quality improvement of spatial plan of Ciamis Regency, more intensive and continuity of spatial plan socialization, give more priority to the program that fit to spatial plan, capacity building in spatial planning for the government officers and people, make a regulation of spatial plan usage in proposing development program, and make a more detailed spatial plan of Ciamis Regency Rencana tata ruang merupakan produk perencanaan yang memberikan arahan pemanfaatan ruang. Salah satu fungsi rencana tata ruang adalah sebagai pedoman un/uk penetapan investasi balk yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masvarakat. Saat ini, keberadaan rencana tata ruang hanya digunakan dalam kaftan dengan penerbitan perijinan. Penzanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun menjadi penting agar rencana tata ruang tidak terlepas dart proses perencanaan pembangunan yang ada. Dalam kaftan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertzpan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan rencana talc ruang dalam penyusunan usulan program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hash penyebaran kuesioner kepada 44 instansi dan 34 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Hasil analisis menunjukkan kondisi bahwa sebagian kecil (rata-rata 35,27% per tahun) program pembangunan yang diusulkan oleh instansi dan kecamatan telah sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar (84,6%) instansi dan kecamatan tidak menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program pembangunan. Faktor utama yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW dalam penyusunan usulan program adalah subs/ansi RTRW yang tidak dimengerti oleh aparatur di sebagian besar (76,7%) instansi yang tidak menggunakan RTRW. Sebanyak 90,9% dart juntlah instansi yang tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program menyatakan mengetahui adanya RTRW dan sebanyak 68,2% instansi yang tidak menggunakan RTRW sebenarnya menyatakan memperhatikan RTRW selanza proses penyusunan usulan program pembangunan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa RTRW tidak hanya cukup diketahui keberadaannya dan di perhatikan dalam penyusunan usulan program tetapi juga perlu dipahami substansinya agar dapat digunakan dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Alasan-alasan lain yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW tersebut terkait dengan kualitas RTRW yang tidak akomodatif, sosialisasi yang masih kurang, sifat program yang diusulkan dan tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa RTRW harus digunakan sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program pembangunan. Rekomendasi yang diusulkan dart penelitian ini adalah memperbaiki kualitas RTRW, mensosialisasi RTRW yang lebih intensif dan kontinu, memberikan prioritas pada program yang sesuai dengan RTRW, mengadakan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat, penetapan yang tegas bahwa RTRW harus digunakan dalam penyusunan usulan program, dan menjabarkan RTRW menjadi rencana yang lebih detail.