EFEKTIVITAS LARANGAN PEMMICAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (Studi Kasus di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)

CAHYANINGSIH, DIANA TANTRI (2003) EFEKTIVITAS LARANGAN PEMMICAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (Studi Kasus di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3209Kb

Abstract

Lands in human's life have a very important meaning because most of human's lives depend on lands. As the implementation of the Law (UU) number 5 year 1960 about the Basic Regulation of Agrarian Principals (UUPA), the government issued the Law (VU) number 56 Prp year 1960 about the decree of farmland width by the implementation of Government Regulation (PP) Number 224 year 1961 about the implementation of lands sharing and the giving of compensation. In article 3, is ruled about the Prohibition of Farmland Ownership in Absentee, that is, that the ownership of farmland by the person who lives out of the sub district, the location of land is prohibited. It has a purpose to farmers can be actively and effectively in cultivating their lands that will increase their productivity. As a matter of fact, in the sub district of Selogiri the Regency of Wonogiri, the prohibition of farmland ownership in absentee is not effective. It is proven by the presence of farmland ownership in absentee. This research used a juridical sociological approach. The factor of absentee land ownership in the sub district of Selogiri the Regency of Wonogiri caused by the society factor, that is the presence of people mobility and the lack of people's law awareness, the cultural factor because of inheritance, the legal factor, the facility and infra structure factor, the law officer factor, and the economical factor. Therefore, the government strives to overcome the absentee land ownership by doing an administration and legal control. The Government should reexamine the policy about the prohibition of farmland ownership in absentee with a limitation out of sub district. It is necessary to carry out cooperation between the National Land Office with the other related institutions such as the Head of Sub District and Village in striving to overcome the ownership of farmland in absentee. Tanah didalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung dari tanah. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan pelaksanaan PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pada Pasal 3, diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee yaitu bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya dilarang. Hal ini bertujuan agar petani bisa secara aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertaniannya sehingga akan meningkatkan produktivitas. Ternyata didalam kenyataannya yang terjadi di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemilikan tanah pertanian absentee. Penelitian ini mengunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yang menjadi faktor terjadinya pemilikan tanah absentee di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri disebabkan faktor masyarakatnya yaitu adanya mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya karena pewarisan, faktor hukumnya, faktor sarana dan prasarananya, faktor aparat penegak hukumnya dan faktor ekonomi. Untuk itu pemerintah telah berupaya mengatasi terjadinya pemilikan tanah absente tersebut dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum. Hendaknya pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee dengan batasan diluar kecamatan. Perlu adanya kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dengan intansi lain yang terkait yaitu camat dan kepala desa dalam upaya mengatasi terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11273
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:24 May 2010 12:52
Last Modified:24 May 2010 12:52

Repository Staff Only: item control page