TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PE1V1ILIICAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH REGENCY SEMARANG)

Abstract

In other to distribution of housing construction, government entrusts private companies to develop proper, healthy, save, and compatible housing and settlement, both in cash and through house credit ownership facility, appropriate with the instruction of the article 1 of law No.4 , 1992 about Housing and Settlement. Housing problem is common indication that happen all around the world, not only in developing countries but also in developed countries. The ontruction of new houses every year have not balanced yet with the increasing population that happen because of natural increasing and also cause of urbanisation rush. The more urged of the needs recently, make the government more active incite the handle of housing construction that is directed for a lot of peoples that fulfill social, economy, safety, and healty aspects. The approach method that will be used in this research is yuridical empirical approach methode. The specification in this research is analytical discriptive. In this research sample decisio methode that in used is purposive sampling. The writer takes sample : PT. Guna Asri Agung Prabowo as Bukit Indah Regency Semarang huosing developer, Bank Tabungan Negara Semarang devicion as the bank is referenced to reserve house credit ownership for the customer of Bukit Indah Regency housing, LP2K as an institution that gives law protection for consumer in Semarang, lawyers, consumers that are suffered because of the collapsed land disaster in Bukit Indah Regency housing. Date collecting is done using primary data and secondary data (interview). Method that is used is analytica data method that is analytica descriptive. The accusation that was issued to Bukit Indah Regency housing consumer on the courth to claim indemnity of their house that were boken because of the collape of the ground in that housing, at last it was revoked by the litigation, therefore they obtain indemnity in shape of new construction thst hsve the same type but in another location. The unbalance of rights and responsibilitis between enterpreneurs and consumers has unleashed bargain position, which is weak for the consumers. This condition has motivated much more complains about properties and/ or servics. The government has iued the law No.8, 1999 about Consumers Protection, which is the effort done by doing founding and supervision to consumers and also establish Badan Perlindungan Konsumer. Nasional (National Consumers Protection Institution) and admits Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Mass effort Conumers Protection Institution). Nevertheless, the effort of protecting consumers concerned will not maximaly work, without any awarness and participate from the consumers theirselve. Dalam rangka pemerataan pembangunan perumahan, pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan dan permukitnan yang layak, sehat, aman dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Masalah perumahan merupakan gejala umum yang terjadi di seluruh dunia, tidak saja di negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah maju. Pembangunan rumah-rumah bare setiap tahunnya belum dapat mengimbangi pertambahan penduduk yang terjadi sebagai akibat pertambahan alamiah maupun yang berasal dari arus urbanisasi. Semakin mendesaknya kebutuhan dewasa ini menyebabkan pemerintah sekarang lebih menggalakkan penanganan pembangunan perumahan yang ditujukan bagi rakyat banyak yang memenuhi aspek-aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : PT Guna Asri Agung Prabowo sebagai developer Perumahan Bukit Indah Regency Semarang, Bank Tabungan Negara Cabang Semarang sebagai bank yang ditunjuk untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah bagi konsumen Perumahan Bukit Indah Regency, LP2K sebagai lembaga yang memberikan pelindungan hukum terhadap konsumen di Semarang, pengacara, konsumen yang terkena musibah amblesnya tanah di Perumahan Bukit Indah Regency Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder (wawancara). Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang deskriptif analitis. Gugatan yang diajukan oleh para konsumen Perumahan Bukit Indah Regency ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian atas rumah-rumah mereka yang rusak karena amblesnya tanah di perumahan tersebut pada aldlirnya dicabut oleh para penggugatnya sehingga pengadilan membatalkan kasus tersebut. Pengembang/ developer melakukan perdamaian dengan para penggugat. Mereka mendapatkan ganti rugi berupa bangunan rumah bare yang sama typenya di lokasi lain. Ketidakseimbangan kedudukan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen telah menitnbulkan posisi tawar yang lemah bagi konsumen. Hal ini telah memicu semakin banyaknya complain baik barang dan/ atau jasa. Pemerintah telah memberlakukan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana usaha yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen serta pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Meskipun demikian, upaya perlindungan terhadap kepentingan konsumen tetap tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kesadaran dan peran serta dari para konsumen itu sendiri.