PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR Di KOTA SEMARANG

Abstract

Arrangement to agreement of hire purchase does not be arranged specificly in Civil Code (KUHPerdata), the mentioned because of agreement hire purchase it self emerge because of existence of importance of practice in the fild of economics, agreement of hire purchase has legality aspect pursuant to Decree Of The Minister For Finance Number. 1251 Year 1988 about Procedures Execution Of Institute Defrayal, Decree Of Minister Of Trade and Co-Operation Number 34/KP/I1/80 section 1 sub of a about congeniality of hire pusrchase and jurisprudence Supreme Court of is 16 December 1957. Because of agreement of hire purchase emerge caused by importance practicely, making many aspect in agreement of hire purchase requiring clarification judicially, for example is to regarding switchover of property of object agreement of hire purchase,conceming time change over the property of creditor (dealer) to debtor, and also concerning power boundary of creditor to act to protect object of object agreement in the case of dispute of wanprestasi done by debtor pass process outside conference. Data witch are used in this research are primary data and secondary data, the data collected to pass thourgh research of bibliografphy and field by means compiler of data in the form of kuesioner, document study and interview. Base on the result of research know that the transfer of ownership of the object occurred at the time of the lastest installment. Later on delivering of BPKB to bedtor, this redemption is proved with the lastest receipt. In this case the happening of the wanprestasi by debtor, criditor (dealer) can confiscate the object of object agreement outside conference process pursuant to agreement oe supporter document hire purchase, the action not only owning the basis for important law but also to utilize importance of security to company invesment. Pengaturan terhadap perjanjian sewa bell tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata, hal tersebut dikarenakan Perjanjian Sewa bell itu sendiri muncul dikarenakan adanya kepentingan praktek dalam bidang perekonomian, perjanjian sewa beli memiliki aspek legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251 Tahun 1988 tentang Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/I1/80 Pasal 1 Sub a tentang pengertian Sewa bell dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1957. Dikarenakan perjanjian sewa bell muncul karena adanya kepentingan secara praktek, menjadikan banyak aspek dalam perjanjian sewa bell yang membutuhkan penjelasan secara hukum, antara lain adalah nnengenai peralihan hak milik atas benda obyek perjanjian sewa beli, menyangkut waktu beralihnya hak milik tersebut dari kreditur (dealer) kepada debitur, serta menyangkut batas kekuasaan dari kreditur untuk bertindak mengamankan benda obyek perjanjian dalam hal sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur lewat proses diluar persidangan. Bata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner, wawancara dan studi dokumen. Dad hasil penelitian diketahui bahwa beralihnya hak milik benda obyek perjanjian sewa bell terjadi pada saat dibayarnya angsuran sewa beli terakhir, yang selanjutnya diserahkannya BPKB kepada debitur, pelunasan ini dibuktikan dengan kwitansi terakhir. Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh debitur, kreditur (dealer) dapat melakukan penyitaan benda obyek perjanjian di luar proses persidangan berdasarkan perjanjian sewa bell dan dokumen pendukung, tindakan tersebut bukan saja memiliki landasan hukum juga penting dilakukan guna kepentingan pengamanan terhadap investasi perusahaan.