PENGA RUN POLA PIKIR MASYARAKAT NUKUM ADAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAFTA RAN TANAN DI KARUPATEN SEMA RANG

Abstract

Land has a multi-dimensional meaning included in economic, politic, culture, and religion. It's so important of the land existence for human's life, so the handling needs a direct intervention of government included the usage, the legal relationship between land and human, and the legal relationship between human whom the land's object is orderly and comprehensive. The Agrarian Law (Undang-undang Pokok Agraria / UUPA) has ordered the government to the duty can't be implement yet optimally. So many obstruction in the land registration process, such as the custom law community's way of thinking related with the low of legal awareness level on the importance of land registration. The objective of this research is, to know the effect of custom law community's way of thinking on the development of land registration in Semarang Regency, because, the fact showed the presence of very striking differences among village one another in the matter of land registration implementation. This research used a juridical empiric approach by using secondary data and primary data that will be analyzed by using qualitative analysis technique. From the reseach results were done on the spot of research, can be known that the custom law community's way of thinking is a cause of the status of land awnership which is presence nowadays, they feel enough in getting a legal protection both from government and their environment. It is caused by the mental structure of legal community that has a strong togetherness sense, high religiosity magic, covered by concrete idea and a real visual nature. Therefore, the land registration hasn't been an urgent need. Based on the data analysis obtained, can be concluded that obstruction faced by The National Land Department (Badan Pertanahan Nasional) in implementing the land registration, instead of the lack of budget to implement the land registration systematically as the cause of a wrong way of thinking of custom law community about the importance of the land registration itself. Tanah mempunyai m.alcna multi dimensional yang meliputi bidang ekonomi, politik, budaya dan religius. Begitu pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia, maka penanganannya memerlukan campur tangan langsung dari permerintah yang meliputi penggunaan, hubungan hukum antara tanah dengan manusia, dan hubungan hukum antar naanusia yang obyelmya tanah secara tertib dan menyeluruh. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah memerintahkan kedapa pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, tetapi sampai sekarang tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara malcsimal. Banyak sekali hambatan proses pendaftaran tanah tersebut, antara lain adalah pola pikir masyarakat hulcum adat yang dikaitican dengan rendahnya tinglcat kesadaran hulcutn akan arti pentingnya pendaftaran tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pola pikir masyarakat hukum adat terhadap perkembangan pendaftaran tanah di Kabupaten Semarang, karena kenyataan menunjuklcan adanya perbedaan yang sangat menyolok antara desa yang satu dengan desa laitmya dalam masalah pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis dengan menggunalcan teknik analisis lcualitatif. Dati hasil penelitan yang clilalcukan dilokasi penelitan dapat diketahui bahwa pola pikir masyarakat hukum adat merupakan salah satu penyebab lambatnya perkembangan pelaksanaan pendaftaran tanah karena dengan status kepemilikan tanah yang ada sekarang mereka mereka merasa cult-up mendapatkan perlindungan hulcum baik dari pemerintah maupun lingkungannya. Ini disebabkan karena struktur kejiwaan masyarakat hukum yang mempunyai sifat kebersamaan yang lcuat, magis religius yang tinggi, diliputi oleh pikiran serba konkrit dan sifat visual yang rtyata. Oleh karena itu pendaflaran tanah belurn merupkan kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah selain lcarena terbatasnya anggaran untuk melalcsanakan pendaflaran tanah secara sistematilc juga karena rendahnya tinglcat kesadaran masyarakat untuk mandaftarkan tanah secara sporadik sebagai alcibat dari pola pikir yang kelim dari masyarakat hulcum adat tentang anti pentingnya pendaftaran tanah itu sendiri.