PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Abstract

In Supreme Court's Instruction it has been already determined that a debt avowal document gross must be a statement from debater about which avowal of owing to creditor to the amount of fixed money that has characteristic of pure and exceptional. Starting from the Supreme Court's Instruction, in the practice it is often creates perception different among law practitioner so that it influences the exploitation of debt avowal document institution especially in banking credit because expenditure and revenue system in banking credit agreement is different with common debt agreement. Consequently the execution on debt avowal document gross often does not succeed because the related parties in the making of debt avowal document less understand the Supreme Court's Instruction. The unsuccessfulness of execution application for debt avowal document gross in mostly caused by the uncertainty of the amount of debater debt appealed to be executed and it cannot be determined easily. Besides of a such reason, the other reason which causes court of first reason circle refuses the execution application of debt avowal document gross is the existence of debt avowal document which has no pure substance's characteristic, that are the existing of stipulations such as interest, fine and time span. To maximize the exploitation of debt avowal document gross institution, it is necessary to finish The Article no 224 HIR and the Supreme Court's Instruction which regulates about debt avowal document gross that they are able to fulfill banking need which has rapidly development. Dalam Fatwa Mahkamah Agung ditentuka.n bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang harus merupakan pernyataan dari debitur mengenai pengakuan berhutang kepada kreditur atas sejumlah uang tertentu yang bersifat murni dan bersifat eksepsional. Berawal dari Fatwa Mahkamah Agung tersebut dalam praktek sering menimbulkan perbedaaan persepsi oleh praktisi hukum sehingga mempengaruhi pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang terutama dalam praktek perbankan karena sistem pengeluaran dan penerimaan dalam perjanjian kredit perbankan berbeda dengan perjanjian hutang biasa. Akibatnya seringkali eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang tidak berhasil karena pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang kurang memahami Fatwa Mahkamah Agung tersebut. Ketidakberhasilan pennohonan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang itu sebagian besar disebabkan karena jumlah hutang debitur yang dimohonkan eksekusi tidak pasti atau tidak dapat dipastikan dengan mudah, selain sebab tersebut sebab yang lain yang mengakibatkan kalangan Pengadilan Negeri menolak permohpnan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah adanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian seperti bunga, denda dan jangka waktu. Untuk mengoptinalkan pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 224 HIR dan Fatwa Mahkamah Agung tersebut yang mengatur rnengenai grosse akta pengakuan hutang sehingga memenuhi kebutuhan perbankan yang perkembangannya semakin pesat.