EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN TEGAL

Abstract

This thesis is a result from a research on execution effectiveness of Government Regulation No. 36, Year 1998 on Controlling and Utilizing of Abandoned Land in Tegal. The research uses Sociological Juridical approach method to know how far the regulation order the abandoned land executed effectively by the officials toward public, the unsympathetic action of the officials to the public who abandon their lands and to find causes of why do they abandon their property. The research also uses qualitative approach, that is doubling method in a focus included an interpretative and ordinary approach toward its each point of matter. The research spesification uses case study and its explanation is done descriptive analitically in order to give a very detail data on human being, the condition or other social phenomenon. Sampling method used is purposive sampling. In Collecting data from the respondents, the researcher used technique such as in-depth interview, observation and textual study. Those three technique contributed each other so that the research is able to portrait social reality from various answer of the respondents. The result of the research shows that the Government Regulation No. 36, Year 1998 on Controlling and Utilizing the Abandoned Land has not been executed effectively in Tegal Regency. They can be seen in the law regulation parameters, execution officers, facilities and society. The officicer action toward citizen suspected abandoning their lands by warning has not effectively been done. It is due to the land owners are undetected. Causes of why the land owner abandon their property are due to situation and economical condition of the owners so that they are unable to utilize the lands as its characteristic and aims of its rights. Thcir law obedience ik still based on compliance, that is an obedience based on expectation toward payment and any trial to avoid penal law. Tesis ini merupalcan hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui sampai sejauhmana peraturan hukum yang mengatur tentang tanah terlantar tersebut efektif dilaksanakan oleh aparat pelaksana kepada masyarakat, tindakan aparat pelaksana kepada masyarakat yang diduga menelantarkan tanahnya dan mencari sebab-sebab masyarakat menelantarkan tanahnya. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendelcatan interpretatif dan wajar pada setiap pokok permasalahannya. Spesifikasi penelitian menggunakan studi kasus dan penguraiannya dilakukan secara deskriptif analitis yang dimalcsudican untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala sosial lainnya Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti mempergunakan teknik " in-depth interview ", observasi dan studi kepustakaan. Ketiga teknik tersebut dilakukan untuk saling melengkapi sehingga dapat menangkap realitas sosial dari berbagai jawaban informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar belum dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Tegal. Hal tersebut dilihat dari parameter-parameter peraturan hukum, aparat pelaksana, fasilitas dan masyaralcat. Tindalcan aparat pelaksana terhadap pemilik tanah yang diduga menelantarkan tanahnya yang berupa peringatan kepada pemilik tanah tersebut belum secara efektif dilaksanalcan. Hal itu karena pemilik tanah tidak dapat diketahui keberadaannya. Sebab-sebab pemilik tanah menelantarkan tanahnya dalam penelitian ini adalah karena faktor keadaan dan kemampuan ekonomi dari pemilik tanah untuk menggunalcan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga kepatuhan terhadap hulcum dad pemilik tanah masih didasarkan atas complience, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan din i dari hukuman yang munglcin dijatuhkan