PRAKTEK PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN AT AS TANAH DI KOTA SEMARANG

Abstract

The legal institute of guarantee rights on land since the valid of UUPA (The Agrarian Law) is The Guarantee Right which is then regulated further by UUHT (The Law of Guarantee Right). The special position of principle creditor of guarantee right is obtained since the issue of Guarantee Right. According to Article 13 subsection (4) UUHT is issued after listed by The Chief of Land Office, that is, the making of land book of guarantee right dated axactly on seventh day after APHT along with the letters needed for the registration received completely by The Land Office. In practice, the stipulation of Article 13 subsection (4) still causes problems. The Objective of this research is to know the implementation practice of Guarantee Right registration application by PPAT and the registration by The Chief of Land Office and for doing a study on the stipulation of Article 13 subsection (4) UUHT in order to according to the changing of ages. In this research was used juridical-empirical approach by using secondary data and primary data which is then analysed by using qualitative analysis technic. The results of research indicate that : n Although APHT and the letters needed for the registration received completely and The Land Office have enough time to make the Land Book of Guarantee Right before the seventh day, the date of Guarantee Right land book may not be attached the earlier date or overdue on the seventh day. • If before the seventh day the bestower of Guarantee Right does not deserve anymore to do the legal action to the object of Guarantee Right, for example because being confiscated by the Court, so the Guarantee Right can not be registered anymore and in that case the position of creditor is just as rivalry creditor. • If PPAT is late in registering the Guarantee Right to the Land Office, is doesn't cause APHT null and void for sake of law. The Guarantee Right is still registered by The Land Office but the relevant PPAT can be punished according to the valid stipulation. Based on the analysis and the research results can be concluded that remembering the importance of the meaning of the Guarantee Right issuing period for many sides especially creditor, the stipulation of Article 13 subsection (4) UUHT need to be studied again so that it's not only posing the legal security but also proportionally concern in three aspects, that is, justice aspect, benefit aspect, and legal security. Lembaga hukum hak jaminan atas tanah sejak berlakunya UUPA adalah Hak Tanggungan yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UUHT. Kedudukan istimewa dari 'creditor pemegang Hak Tanggungan diperoleh sejak lahirnya Hak Tanggungan. Menurut Pasal 13 ayat (4) UUHT Hak Tanggungan lahir setelah didaftarlcan oleh Kepala Kantor Pertanahan yaitu dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan yang diberi tanggal yang pasti yaitu tanggal hari ketujuh setelah APHT beserta surat-surat yang diperlukan untuk pendaftarannya diteritna dengan lengkap oleh Kantor Pertanahan. Dalam praktek ketentuan Pasal 13 ayat (4) ini masih menimbulkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT dan pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan serta untuk melakulcan kajian terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (4) HURT agar tetap sesuai dengan perubahan jaman. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis dengan menggunakan telcnik analisis kualitatif. Hash l penelitian menunjuklcan bahwa : • Walaupun APHT dan surat-surat yang diperlukan untuk pendaflaramiya telah diterima dengan lengkap dan Kantor Pertanahan mempunyai cukup walctu membuat buku tanah Hak Tanggungan sebelum hari ketujuh, tanggal buku tanah Hak Tanggungan tidak boleh diberi tanggal lebih awal atau melewati hari ketujuh. • Jika sebelum hari ketujuh tersebut pemberi Hak Tanggungan tidak berhak lagi melakukan perbuatan hulcum terhadap obyek Hak Tanggungan misalnya karena disita oleh Pengadilan, maka Hak Tanggungan tidak dapat didaftarkan lagi dan dalam hal demikian kedudulcan 'creditor hanya sebagai lcreditor konkuren. • Apabila PPAT terlambat dalam mendaftarkan Halc Tanggungan ke Kantor Pertanahan, tidak membuat APHT batal demi hulcum. Hak Tanggungannya tetap didaftarnan oleh Kantor Pertanahan namun PPAT yang bersanglcutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat pentingriya arti saat lahirnya Hak Tanggungan bagi para pihak terutama 'creditor, ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUHT perlu dikaji kembali sehingga tidak hanya menonjolkan aspek kepastian hulcum tetapi secara proporsional memperhatikan tiga aspelc, yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hulcum.