PELAKSANAAN PERIANJIAN SEWA BELI KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Abstract

The height of needs level on transportation facility of motor cycle for one side and the lack of capability of purchase power of our most community to buy in cash on the other side, makes the hire purchase company is so interested by people. So far, the hire purchase agreement is not known in Civil Law (KUHPerdata), which is known is registry agreement and purchase and sale agreement. Practically, the needs emerge to create a new businnes that is a combination of registry and purchase-sale agreement by the name of "Hire Purchase Agreement". The objective of this research is, to know the implementation practice and the legal case emerge in hire purchase agreement, considering that there is no regulation that rule particularly about hire purchase agreement in Indonesia up to now. In this research was used juridical empiric approach by using secondary data and primary data, which is then analyzed by using qualitative analysis technique. The reseach results indicated that : o Hire purchase is always made in written by using contract standard. o The clauses in contract standard used in hire purchase are unjust, that is, harm the consumer or buyer that is up to now not controlled yet by government. o It's the time for government to interfere in controlling the contract standard to anticipate the exploitation of the strong side (in economic) to the weak side (in economic). It can be concluded that the hire purchase company is an alternative for getting motorcycle for people that is incapable to buy in cash, but as the legal institute used by poor people, so it is necessary to be strived a legal protection for consumer. Tingginya tingkat kebutuhah akan sarana transportasi kendaraan sepeda motor disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya bell dari sebagian besar masyarakat kita untuk membeli secara tunai di satu pihak, membuat lembaga sewa bell begitu banyak diminati oleh tnasyaralcat Selama ini perjanjian sewa bell tidak dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUITherdata), yang dikenal adalah pedanjian sewa menyewa dan perjanjian jual bell. Di dalam priktek timbul kebutuhan untuk menciptakan kegiatan usaha barn yang merupakan kombinasi dari pedanjian sewa menyewa dan jual bell dengan nama "Perjanjian Sewa Bell". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan serta permasalahan hukum yang timbul dalam petjanjian sewa bell mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian sewa bell di Indonesia hingga saat ini. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis dengan menggunakan telrnik analisis kualitatif. Basil penelitian menunjuklcan bahwa : o Sewa Bell selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian balcu (contract standard). o Klausula-klausula dalam perjanjian baku yang dipergunakan dalam sewa beli bersifat berat sebelah, yaitu banyalc merugikan pihak konsumen/pembeli yang hingga saat ini belum ditertibkan oleh pemerintah. o Sudah saatnya pemerintah campur tangan untuk menertibkan perjanjian baku guna menghindari eksploitasi dari pihak yang kuat (ekonominya) terhadap pihak yang lemah (ekonominya). Dapat disimpulkan bahwa, lembaga sewa beli merupakan alternatif guna memperoleh kendaraan sepeda motor bagi masyaralcat yang tidak mampu untuk membelinya secara tunai, namun sebagai lembaga hulcum yang dipergunakan oleh masyarakat ekonomi lemah maka perlu diupayalcan perlindungan hukum bagi para konsumen.