PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA MASSAL DI KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

Abstract

The government conduct the land registration that been instructed in article 19 LTUPA to guarantee the law assurance especially for in agraria field. The land registration is obligation for the landlord as well as the government. The implementation of land registration can be conducted individually as well as massivelly. The massivelly certification in Pontianak city conducted by the project called Proyek Nasional Agraria (PRONA) recently, it is called Proyek Nasional Pertanahan. PRONA is especially dedicated for the lower economic class, while the cost came from the government, in this case, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), as well as the society it self. The implementation of PRONA in the distric of Sungai Jawi Luar cannot be separated by the various obstacles came from the government as well as the certain society who is in charge. The obstacles particularly came from the society with lower level of law awareness against the importance of the right certificate on land which is caused by the lower education and lower economic level. It si also caused by the society still living in customs and traditions systems as well as the simplicity of the way of thinking in that society. Besides that, the lack of society participation in helping the implementation of the land registration so that it influence the smoothness of distribution process of the rights on land. Therefore, the role of the agrarian office is very important to strive for emerging the awamess in society to registered for the landlord. Besides that, the efforts for the solution of dispute on lang is needed because it can be supporting the succed of development especially in agraria field. Untuk menjamin kepastian hukum, khususnya dalam bidang pertanahan, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah tersebut adalah merupakan kewajiban, baik bagi pemegang hak atas tanah maupun bagi pemerintah. Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara individual ataupun massal. Pensertipikatan tanah secara massal di Kota Pontianak dilakukan melalui proyek yang dinamakan Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang sekarang disebut dengan Proyek Nasioanal Pertanahan PRONA terutama ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, sedangkan biayanya berasal dari pemerintah dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dapat juga dibiayai oleh swadaya masyarakat itu sendiri. Pada Tahun Anggaran 2002, wilayah Kelurah Sungai Jawi Luar di Kota Pontianak menjadi salah satu lokasi yang wajib menjadi sasaran PRONA APBN. Karena adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah maka hanya diperuntukkan bagi 25 bidang tanah atau persil untuk masing-masing kelurahan, tidak terkecuali di Kelurahan Sungai Jawi Luar. Dalam pelaksanaan PRONA di wilayah tersebut tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang ada baik dari instansi pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pelaksana proyek maupun dari masyarakat yang bersangkutan. Hambatan yang ada terutama berasal dari masyarakat di mana kesadaran hukum mereka tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah masih rendah dikarenakan tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah Hal ini juga disebabkan bahwa dalam masyarakat tersebut masih hidup dalam tatanan adat istiadat maupun cara berpikir yang masih sederhana. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah sangat kurang sehingga mempengaruhi kelancaran proses pemberian hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu peranan Kantor Pertanahan sangat penting untuk mengupayakan timbulnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya demi terwujudnya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Selain itu upaya bagi penyelesaian sengketa atas tanah diperlukan karena dapat mendukung keberhasilan dari pembangunan khususnya dalam bidang pertanahan.