PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BPR-BKK KABUPATEN DEMAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAMA 1999

Hendrawan , Rustamaji (2003) PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BPR-BKK KABUPATEN DEMAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAMA 1999. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3032Kb

Abstract

The aim of the research is knowing implementation the credit agreement in Demak Regency, is it always being followed by giving fiducia guarantee or not. Besides that, the aim of the research is also knowing the efforts that be taken of BPR-BKK in Demak Regency if the debtor doing protest. The•research is using empirical juridical approach. The sample is being taken by random. Analysis is being done by analytical descriptive. From the result of the research is revealed that not all of the credit agreement in BPR-BKK in Demak Regency is being followed by fiducia guarantee. The reason of the matter is because creditor or debtor unusually to apply a guarantee with fiducia in every credit appeal that being put. If the debtor is doing protest, so in generally creditor take a way by discussion in a family to overcome it. But if in the discussion is not reach agreement, so BPR-BKK doing summation or by the court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan di Kabupaten Demak, apakah selalu diikuti dengan pemberian jaminan fidusia atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui upaya yang ditempuh pihak BPR-BKK Kabupaten Demak jika debitur melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sampel diambil dengan cara random (acak). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua perjanjian kredit yang dilangsungkan di BPR-BKK Kabupaten Demak disertai dengan Jaminan Fidusa. Hal ini disebabkan karena ketidakbiasaan pihak kreditur maupun pihak debitur untuk menerapkan penjaminan dengan fidusia dalam setiap permohonan kredit yang diajukan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur umumnya menempuh jalan musyawarah secara kekeluargaan untuk mengatasinya. Namun jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka pihak BPR-BKK melakukan somasi atau melalui pengadilan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11241
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:24 May 2010 10:44
Last Modified:24 May 2010 10:44

Repository Staff Only: item control page