KONFLIK PENGUASAAN TANAH ASSET PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA ( PT.KAI ) (STUDI KASUS PENGGARAP TANAH DI KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS SEMARANG)

Abstract

The Kereta Api Indonesia Ltd. (KAI) authority of land assets in Kebonharjo, Tanjungmas political district, North Semarang sub district, Semarang city based on the Groundkaart 's map, then it is converted to the rights that arranged on the law of national defense and security. One of the principle procedure for getting confession to the land authority assets KAI Ltd. is executed by the process of registration of those rights, the registration is not fulfilled yet, eventhough, it is already registered by KAI Ltd., until the illegal accupation of land conflict appears. Kebonharjo's society triggers those conflict with their plead on behalf of the land assets of KAI Ltd. on the name of Kebonharjo's society. The reason of this application is physically, Kebonharjo's society have been settled and authorized those assets more than twenty years; those land has been built and effort from the abandoned conditions by the society themselves. In fact, KAI Ltd. tries to function the land by renting it to the society before the conflict show up, and after the conflict, KAI offered construction concession for the society that have been settled on those land as the solution of that conflict; and also as a settlement appointment, and the most important is to keep the assets of KAI Ltd. in the future. The KAI Ltd.'s efforts to keep their assets, have been failed, Baden Pertanahan Nasional (BPN) on this occasion is Semarang land affair's office, finally published certificate on the name of Kebonharjo's society. The proactive act of BPN effect to the KAI DAOP IV Semarang and make them lost their important assets. Those situation triggers similar act in other region. On the procedural, the act of BPN can be accepted, because it is based on the mechanism law of the proprietary right registration and because of the regional administration's support to the Kebonharjo's society. The end of this conflict is very disappointed, especially for KAI Ltd. itself, but probably this is the best solutions, considering the were a lot of society's needed, either settlement or proponent facilities on the KAI's assets. Therefore, the ends of this conflict have a big effect to the social security and justice, and it causes a long conflict. Penguasaan PT. Kereta Api Indonesia atas asset-asset tanah di Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan semarang Utara, Kota Semarang didasarkan pada Peta Groundkaart yang kemudian di konversi kedalam hak-hak yang diatur dalam hukum pertanahan nasional. Salah satu prosedur prinsip untuk mendapatkan pengakuan atas penguasaan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia adalah dilakukannya pendaftaran terhadap hak tersebut, tindakan pendaftaran ini belum terpenuhi meskipun telah dimohonkan oleh PT. Kereta Api Indonesia sampai munculnya konflik okupasi masyarakat Kebonharjo dengan tindakan pemohonan Hak Milik tanah asset PT. Kereta Api Indonesia atas nama warga Kebonharjo dengan alasan bahwa pada masyarakat Kebonharjo telah menempati dan menguasai secara fisik tanah asset tersebut lebih dari dua puluh tahun dan tanah tersebut telah dibangun dan diupayakan sendiri oleh masyarakat dari kondisi yang terlantar. PT. Kereta Api Indonesia kenyataannya berusaha memfungsikan tanah dengan menyewakan tanah assetnya kepada masyarakat sebelum konflik dan setelah konflik menawarkan upaya pendaftaran Hak Guna Bangunan bagi masyarakat yang bermukim di atas tanah asset miliknya sebagai solusi penyelesaian konflik dan sekaligus sebagai penataan pemukiman, lebih penting lagi sebagai upaya PT. Kereta Api Indonesia untuk mempertahankan tanah assetnya yang dikemudian hari sangat dibutuhkan oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam pengembangan usahanya. Upaya-upaya PT. Kereta Api Indonesia untuk mempertahankan assetnya mengalami kegagalan, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang pada akhirnya menerbitkan sertipikat atas nama warga Kebonharjo. Tindakan Badan Pertanahan Nasional yang sangat proaktif berdampak pada hilangnya beberapa asset penting PT. Kereta Api Indonesia DAOP IV Semarang yang memungkinkan memicu tindakan-tindakan serupa di daerah lain, secara procedural tindakan Badan Pertanahan Nasional dapat dibenarkan karena berlandas pada proses hukum mekanisme pendaftaran hak milik, terlebih lagi adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Kebonharjo. Penyelesaian dari konflik tanah asset PT. Kereta Api Indonesia memang sangat mengecewakan terutama bagi PT. Kereta Api Indonesia sendiri, namun kiranya inilah penyelesaian yang terbaik mengingat telah begitu banyaknya kepentingan masyarakat balk berupa perumahan maupun fasilitas pendukung yang telah ada di atas tanah bekas asset PT. Kereta Api Indonesia DAOP IV Semarang, sehingga penyelesaian sebaliknya akan memberikan dampak yang akan sangat besar terlebih dari segi keamanan dan rasa keadilan masyarakat yang akan menyeret ke potensi konflik berkepanjangan dan lebih besar.