PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI CURUP DAN HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Cut-up Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu)

Abstract

The aim of this research is for getting description about the implementation of adopting a child and the obstacles which is found and appeared on the implementation practice of adopting a child in Court of First Instance Curup's application. The contents of this research are discussing and answering and giving a description between theory and the implementation practice of adopting a child and the appearance obstacles on the implementation in Court of First Instance Curup. This research is using qualitative method, with employing the normative and sociological closes. The research subject consists of party or person whose knows and directly involves on the process of adopting a child in Court First Instance Curup's implementation, that is the judge, the substitute secretary, and the applicant. Data collecting technique which is used that is internally interviewing technique, observation and documentation. Furthermore the data analyzes used an inductive analyzes, consists of the phase of data reduction, unity and categorize, the data display and summary. The data validity examination technique is using source triangulation technique. The research outcome about the implementation of adopting a child in Court of First Instance Curup, proposed : (1) That judge examined and decided the case of adopting a child using the Customary Law basis, with the guidance of Supreme Court Circular Number 6 Year 1983, (2) On the implementation of child adopting, in Court iof First Instance Curup can be devided into 3 phase, that is, the application of child adopting phase, examination phase in the court session and the judge decision phase, (3) On the implementation of child adopting can be found some obstacles, that is, internally obstacle is in the form of less sufficient judges, less certain quality of human resources, indisipline personal mentality and having less well- work integrity, whether the external obstacle is in the form of incompletely proof equipment and unsupportedly regulation of legislation. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang ditemukan serta timbul dalam praktek permohonan pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup. Penelitian ini isinya membahas dan menjawab serta memberikan gambaran antara teori dan praktek pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Curup. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiplogis. Penentuan subyek penelitian ditentukan secara purpossive sampling. Subyek penelitian meliputi pihak atau orang yang mendahului dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup, yaitu hakim, panitera pengganti, dan pemohon. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu tehnik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan analisis induktif, yang meliputi tahap reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data dan penarikan kesimpulan. Tehnik pemeriksaan keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi sumber. Basil penelitian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dikemukakan : (1). Bahwa pengangkatan anak meggunakan dasar hukum adat, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983, (2). Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap permohonan pengangkatan anak, tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap penetapan hakim, (3). Dalam pelaksanaan pengangkatan anak dijumpai adanya beberapa kendala yaitu kendala yang bersifat intern berupa jumlah hakim yang kuang memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, mentalitas personil yang kurang disiplin serta kurang mempunyai integritas, kerja yang baik, sedangkan kendala yang bersifat ekstern berupa tidak lengkapnya alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung.