PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG'` MEWAH DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS ERA ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 2003

Abstract

In entering 21 century, global society is confronted by globalization era, which is free market was one thing that should be concerned. In free market, the circulation of goods, services, and capitals will be come and goes from one nation to another without any border. That's why many members of ASEAN organisation are being stimulated to establish the region which is good, service and capital will openly come and goes, therefore, it can increases the competition 'of their national product with the foreign product. In addition, their product can be brought to the global market. The objection above that is poured in their trade off collaboration, AFTA. By implementing AFTA agreement, it causing the import fee tariff between ASEAN members is just 0-5 % in year 2003. The decreasing of this fee will influent the state income from the tax sector, especially from that both taxes, added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM). In addition, AI, IA 2003 will incourage ASEAN (members belong to the integrated region. However, it will cause many problems that are faced by AFTA members, included Indonesia as one of the members. In accordance with the receiving of the taxes, especially from added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM), therefore, in its harvesting, the government will confronted by many constraint either externally or internally. Based on the condition above, in order to implement free market era of AFTA in year 2003, the government should be incouraged to anticipate by taking strategic policy in about added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM) before implementing AFTA. Dalam memasuki abad ke-21 ini masyarakat dunia sedang menghadapi era globalisasi di mana di dalmmiya terdapat perdagangan bebas. Dengan perdagangan bebas maka aliran barang, jasa dan modal akan masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lainnya tanpa hambatan secara bebas (borderless). Hal tersebut yang mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk piembentuk suatu kawasan di mana barang, jasa serta modal akan masuk dan keluar dalam wilayah tersebut secara terbulca sehingga dapat meningkatkan Jaya saing produksinya terhadap produk asing dari luar dan juga mempunyai daya saing di pasar globaL Keinginan tersebut yang kemudian dituangkan dalam kerjasama bidang perdagangan, AFTA. Dengan pemberlakuan kesepakatan AFTA ini menyebabkan tarif Bea Masuk antar negara anggota MEAN hanya sebesar 0-5% tahun 2003. Adanya penurunan tarif ini daripada sebelumnya akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Adanya pelaksanaan AFTA 2003 akan menjadikan MEAN dalam satu kawasan terintegrasi sehingga dapat memicu timbulnya masalah yang diliadapi oleh negara-negara anggota AFTA, tidak terkecuali pula Indonesia. Berkaitan dengan penerimaan negara dad sektor pajak khususnya PPN dan PPnBM maka dalam rangka pemungutannya, pemerintah pun akan menghadapi kendala-kendala balk bersifig eksteren maupun interen. Oleh karena itu dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003, mendorong pemerintah untuk mengantisipasinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis dalam bidang PPN dan PPnBM sebelum diberlakukannya AFTA.