HAK KREDITUR UNTUKMENRIAL ATAS KEKUASAAN SENDIFtI OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAANNYA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstract

Rule of Security in Indonesia has been arranged for the first time on Burgelijk Wetboek (KUH Perdata). General rule about the Institution of Security to be on Article 1131 KUH Perdata, whither where give all own properties debtors, worth that lash well that legible lash, worth that already be well that novel concerning be whither posterior day, become the assurance for all agreement. On Article 1132 KUH Perdata was declared that property become an assurance Thward all person that owed to him. Then earnings ,of selling the properties will be distributed according equilibrium, according how much each debt. Unless if whither between the creditors that be reason that null for first settlement. Account protect magnitude of creditors jelly he obtain right of preference on payment of debt and as vehicle evidence that null, so about the assurance from debtors must be tied up with the agreement or burden rights. Same by nearness, has be declared Rules Number 4 year 1996 about Undang Undang Hak Tanggngan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (forth will be called UUHT). Due by be various nature manner of the agreement of safeguard so manner or exercise of the execution a assurance also be various manner, due by conformation or manner agreement of credit namely as subsequent: a. After be decision of court that have powerful indefinite, for treaty whither individual agreement; and b. After a request of real execution has given by First Court involve nearness be a burden rights' deed (bygone known by grosse akta and akta hipotek). In disposition of this thesis, author intend to know and absorb about practical of execution of burden rights' deed based on vow to sell object of burden rights' by own authority according Rules No. 4 Year 1996. Also want to know law power of vow to sell object of burden rights' by own authority if debtors wanprestasi and for knowing how protection of law for creditors about-vow to sell object of burden rights' by own authority.) ( Method that used by author in the research is juridical empiric method approach with qualitative data analysis method. Otherwise, Northern Jakarta has been chosen by author as site of research which used stipulation sample of population that purposive non random, namely are BNI 46 (Agency Center) and Bank Windu Kentjana (Agency Center), First Court, Agency Auction and Agency Debt Ward. Hukum Hak Jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengaturan umum tentang lembaga jaminan ini ada di dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, di mana ditentukan bahwa se2ala kebendaan pihak yang berutang (debitor), balk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian ban, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KU1-1 Perdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, .yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara Para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Guna melindungi kepentingari kreditor agar dia mendapat hak preferen dalam pengembalian utang dan sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap jaminan yang diberikan debitor haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak. Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut HURT). Sesuai dengan adanya beberapa macam cam pengikatan jaminan maka cara/pelaksanaan eksekusi jaminan pun terdapat berbagai cam, sesuai dengan bentuk/cara pengikatan lcreditnya, yaitu sebagai berikut : a. Setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan pasti, untuk perjanjian di bawah tangan; dan b. Setelah permohonan nil eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri tialam hal adanya alcta flak Tanggungan (dahulu dikenal dengan grosse alcta dan alcta hipotek). Oleh karena itu dalam penyusunan tesis ini penulis hendak mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan eksekusi sertifikat flak Tanggungan berdasarkan janji menjual atas kekuasaan sendiri obyek flak Tanggungan menurut Undang-unciang No. 4 Tahun 1996, juga untuk mengetahui sejauh mana kekuatan yuridisnya janji menjual atas kekuasaan sendiri, bilamana debitor ingkar janji (wanprestasi) serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lcreditor berkaitan dengan janji menjual alas kekuasaan sendiri. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah men2gunakan metode pendekatan yuridis empiris denaan metode analisa data secara lcualitatif. Lokasi penelitian yang dituju oleh penulis yaitu di daerah Jakarta Utara denean penentuan sampel yang purposive non random, yaitu BNI 46 Kantor Pusat dan Bank Windu Kentjana Kantor Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kantor Lelang Jakarta Utara serta Kantor Piutang Negara di Jakarta Utara.