PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI AJUDIKASI SWADAYA TERHADAP TANAH NEGAftA BEKAS'HAK PAKAI ( Studi Kasus dl Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang )

Abstract

Form many years, the population living aro d Bandarharjo, North Semarang, hereditarily settled on the Usagegight_Land (Tanah Hak Pakai) no. 26. They afterwards proposed land cerIffreation belonging to the Government of Semarang. The process of the certification was at -first started by completion of Usage Right appeal release no. 26 established by Semarang Major's Decision Letter no. 590/365 dated 1 October 2001. After the right was released and the land belonged to the government, the populatio.n proposed the ownership right. It wn then followed up by registering the land systematically and judicially and self- financed. In delivering the ownership rights of the state land, reasoning right (alas hok) is a necessity. The right of usage rest was based on The Letter from the Major's Decision Letter no. 590/365 dated 1 October 2001. In order that the population receive the land ownership rights, the certification as evidence is provided. This research was aimed at observing whether the decision letter of right releasing might be an adequate evidence of providing land ownership rights, and low protection for the rights ownership derived from the state's usage land. The research used empiric and judicial method and is an analytically descriptive. Meanwhile the sampling method used was purposive sampling) otherwise, the data in the research were obtained from primary and secondary ones. The finding shows that the decision letter of right releasing might be adequate evidence to provide ownership rights. However, to support the reasoning right statement letter of land possession signed by the village leader is still a need. Low protection given to the certificate owner indicates that the rights could be valid. Those mean that the physical and judicial data listed should be accepted legally, unless they are not applicable on opposite evidence. If a land is already certified, and there is no objection for live years, the sides legally possessing the land would lose the rights to appeal objection. An important thing to consider in delivering land ownership rights, i.e the people to provide the rights should have the reasoning ones. Later on, the protection should be reinforced. Penduduk di kawasan Kelurahan Bandarhado, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, selama bertahun-tahun dan secara turun-temurun teiah menempati tanah Hak Pakai Nomor 26 milik Pemerintah Kota Sernarang. Kemudian mereka mengajukan sertipikat tanah. Proses sertipikat tanah dimulai dengan dikabulkannya permohonan pelepasan Hak Pakai Nomor 26 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 590/365 tanggal 1 Oktober 2001. Setelah tanah Hak Pakai dilepas statusnya menjadi tanah negara, kemudian penduduk mengajukan permohonan hak milik atas tanah. Permohonan tersebut diproses melalui pendaftaran tanah secara sistematik melalui ajudikasi yang dibiayai secara swadaya. Dalam memberikan hak milik atas tanah negara barns mempunyai alas hak. Alas hak dalam pemberian Hak Milik atas tanah negara bekas Hak Pakai Nomor 26 adalah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 590/365 tanggal 1 Oktober 2001. Kepada penduduk yang memperoleh Bak Milik Atas Tanah diberikan sertipikat sebagai bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Untuk mengetahui apakah swat keputusan pelepasan hak cukup dijachkan bulcti pemberian hak milik atas tanah dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik sertipikat hak atas tanah yang berasal dari tanah negara bekas Hak Pakai hams dilakukan dengan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deslcriptif analitis dengan menggunakan metode penentuan sampel secara purposive sampling. Data dalam penelitian berasal dari data pimer dan data sekunder. Dan i basil penelitian diketahui bahwa surat keputusan pelepasan hak cukup dijadikan bulcti untuk memberikan hak milik atas tanah, tetapi untuk mendukung alas hak tersebut masih diperlukan surat pernyataan menguasai tanah yang ditandatangani oleh Lurah. Perlindungan hukum yang diberikan Iccpada pemilik sertipikat, yaitu sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, artinya apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercanturn di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Bila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikatnya dan selama 5 tahun tidak ada gugatan, maka pihak yang sebenamya berhak atas bidang tanah itu kehilangan hak untuk mengajukan gugatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian hak atas tanab yaitu orang yang akan diberi hak atas tanah hams mempunyai alas hak. Perlindungan hukum kepada pemil ik sertipikat hak atas tanah juga harus ditegakkan.