BEBERAPA ASPEK HUKUM PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN DAN PENGATURAN KEHIDUPAN PENGITUNINYA

Abstract

This research uses juridical empirical method approach that is supported by , primary data ( the result from research in the field ) and secondary data that are obtained by examining the regulation number 16 year of 1985 about the flat. For the specification research is used descriptive analytical that is used to explain anything that connecting with the way of flat possession at Pekunden. From the result showed that : Area that is used for constructing the flat is the Local Government's area with Management Right of Land that will become HGB ( The Use of Building Right ) through proposing by Local Government to the Land Institution and then will be process of certification of the flat, meanwhile as a material evidence and Law Guarantee for the owner of the flat so Land Institution will issue the Land Certificate ownership of the land certificate of the flat. About organizing of life the owner is clearly state in the official document that will be --made in front of the notary public that is reported every years by the leader of the faction of Community Organization of Pekunden's Flat to the Local Government. The activities of certification that are held in the Pekunden's Flat did not run well yet until right now. It was caused by obstacles in the field that did not appropriate with the rules that were in effect. One of them was not available of fund for the Local Government to pay out the certification process. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, guna pemanfaatan lahan perkotaan yang semakin padat maka dibangunlah rumah susun di perkampungan padat di Pekunden. Dengan dibangunan rumah susun Pekunden maka timbul berbagai masalah yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekuder yang diperoleh dengan mengkaji UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Untuk spesifikasi penelitian dipergunakan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara pemilikan satuan rumah susun di Pekunden, dari hasil penelitian maka diperoleh bahwa: Lahan yang digunakan bagi pembangunan rumah susun adalah lahan milik Pemda dengan tanah Hak Pengelolaan yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi tanah dengan Hak Guna Bangunan dengan cara pengajuan oleh Pemda kepada Badan Petanahan yang kemudian akan diproses pensertifikatan atas satuan rumah susunnya, sedangkan sebagai alat bukti dan jaminan hukum bagi para penghuni rumah susun maka oleh Badan Pertanahan akan dikeluarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Mengenai pengaturan kehidupan para penghuni rumah susun pekunden diatur secara jelas dengan akta yang dibuat dihadapan notaris yang setiap tahunnya dilaporkan oleh ketua perhimpunan Paguyuban rumah Susun Pekunden kepada Pihak Pemda. Kegiatan pensertifikatan yang terjadi pada Rumah Susun Pekunden sampai dengan saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan kendala-kendala di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang salah satunya adalah tidak tersediannya dana bagi Pemda guna membiayai pensertifikatan.