BATAS UMUR DEWASA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS

Abstract

Dalam prakteknya, khususnya bagi kalangan Notaris ada perbedaan di dalam menafsirkan dan menentukan batas kedewasaan bagi Warga Negara Indonesia yang membuat perjanjian dihadapannya. Dirnana batas umur dewasa menurut ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 21 tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ditentukan bahwa batas usi a dewasa adalah 18 tahun. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada kenyataannya telah membuat kerancuan khususnya dalam menentukan umur kedewasaan seseorang Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itulah sampai saat sekarang ini tidak ada peraturan yang secara tegas untuk menentukan mengenai batas umur kedewasaan seseorang. Adapun akibat yang mungkin akan di timbulkan apabila seseorang yang belum dewasa membuat suatu perjanjian, maka perlu adanya suatu perantaraan atau diwakili oleh orang tuanya atau oleh walinya, kalau tidak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat juga dilakukan oleh jaksa, sehingga didalam menentukan batas usia dewasa apakah 18 tahun atau 21 tahun, sehingga didalam kasus ini tergantung pada kemampuan serta pengetahuannya, hukum mana yang akan dipakai, dan pembatalan tersebut berlaku sejak memperoleh hukum yang tetap (Ex Nunc). Untuk mengatasi segala persoalan mengenai batas umur kedewasaan seseorang maka perlu dibentuk suatu peraturan baru yang secara tegas menentukan batas-batas kedewasaan seseorang yang akan berlaku secara Nasional, maka diharapkan akan mengakhiri keanekaragaman pendapat tentang masalah ini, peraturan tersebut akan mencerminkan kesesuaian dalam keseluruhan sistem hukum kita.