GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Proyek Irigasi Kedung Ombo Jawa Tengah)

Ilatta, H. Mohammad (2002) GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Proyek Irigasi Kedung Ombo Jawa Tengah). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3079Kb

Abstract

The land is a basic reguirement in the development. The development needs lands and they are usually fulfilled by either condenmning property or„removing people from their land. The reality and experiences suggest that it is a very sensitive problem especially in order to solve this problem, the government has issued some regulations and they hoped to regulate this problem properly. Before the Number 55 1993 of President Decision as to Land Provisiong for developments of public facilities, the condemning property and removing people from their land is based on the Regulation number 15, 1975 of the Interior Secretary as to customs and manners of condemning property or removing people from their land and the Regulation number 2, 1976 of the Interior Secretary as to agendum uses of condemning property or removing people to goverment& uses for private parties. In the agenda, a. problem usually raises is there is no deal as of price of the land beteen the owners and demanders. This thesis attempts to figure out how the procedures to condemn property and remove people from their land; what are the obstructions and what are the solutions. Tanah adalah salah satu kebutuhan pokok dalam upaya pernbangunan. Untuk melaksanakan pembangunan di perlukan tanah dan untuk inementihi kebutuhan tanah pada umwrinya ditempuh proses pembebasan tanah. Berdasarkan kenyataan dan pengalaman, diketa:hui bahwa pernbebasan tanah merupakan masalah yang sangat rawan, terutama dari pihak yang tanahnya akan dibebaskan karena menyangkut jual belt yarn' barang dan harga. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingart umum,pembebasan tanah didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 Tentang Tata cara Pembebasan Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1976 tentang penggunaan acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pernbebasan Tanah oleh pihak Swasta. Dalan acara Pembebasan tanah seperti itu, satu permasalahan yang biasanya muncul adalah sering tidak adanya Kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi Pemilik tanalt dan yang membutuhkannya. Tesis ini mencoba menggambarkan bagaimana prosedur Pembebasan tanah dilakukan; bagaiman caranya, apa hambatannya: dan bagaitnana solusinya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11166
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:21 May 2010 11:22
Last Modified:21 May 2010 11:22

Repository Staff Only: item control page