DAMPAK PENJUALAN HARTA PUSAKA TINGLY UNTUK PEMBANGUNAN PROPERTI TERHADAP EKSISTENSI KAUM

Abstract

A fast developing of housing in West Sumatra especially in Minangkabau causes the land price becomes higher, so that it influences the way of thinking of Minangkabau union society especially "mamak" the community chief, as a community chief she no longer thinks about the social economy of her community member. A great number of community's heirloom land or great heirloom land that goes to other owner, sold by "mamak" to the housing entrepreneur (developer). Where the transition is against the Minangkabau's tradition because the heirloom land is the property of all community member and the community member who does the heirloom land only has the right to enjoy it. The community's heirloom/ great heirloom land's transition/selling brings about problem so that the existence of "mamak" the community chief is being claimed by her community member, because not all community members are involved in the selling of the heirloom land, and there's no discussion with all community members. The numerous amounts of problems about the community's heirloom land in Minangkabau make the writer interested to do a research. For the thesis about heirloom land in Minangkabau titled "The Impact of Great Inheritance Selling towards the Existence of Community in Padang City" by doing a case study in South Padang district with problems formulation as follows : 1. How is the procedure form to loose or to sell a great inheritance? 2. Why are matrilineal customary union willing to sell its great heirloom land? 3. What are the positive and negative impacts from the selling of great heirloom land? 4. How is the attitude of the city ruler and Minangkabau customary society, especially in Padang city, against the selling of great heirloom land? The purposes of this research are : 1. To know the reasons that makes the customary/community union selling its great heirloom land to the developer. 2. To know the procedure to sell its great heirloom land. 3. To know the positive and negative impacts of the selling/loosing of great heirloom land either for the concerned society or the public in Minangkabau from social and economical aspects. 4. To know how the attitude of the city ruler and customary union society in Minangkabau against the selling/loosing of great heirloom land. Whereas the research method used in this research is sociological research and having a descriptive characteristic, the sampling technical is in purposive form and the respondent fixation is using snowball sampling, the data variety being collected is descriptive data in a primary data form without discarding secondary data. The primary data is obtained from the respondents in research area, whereas the secondary data is taken from regulations, seminar article document, history and others related to the research object. From the research's result it is showed that in selling/ loosing great heirloom land by the traditional community, the reason is very simple, that is themoney from the heirloom land selling is shared to the community members as a capital for working or as the community members like, and to avoid the rise of problems in the future for the nephew's/ niece's children, so it is better that it is sold. Likewise, the transition/ selling form of great heirloom land is so easy, only based on the competence of "mamak" the community chief to sell their heirloom land. Sometimes it is followed by falsification of the community member's signatures, done by the community chief. The impact of the heirloom land selling is in other side the city development is so fast that the fields have been changed into housing with a splendour construction. On the other side, the community members who owned the land become dragged and sided from their own village, even some people rent a house in other area where the rent price is low. The city ruler's reaction against the numerous amounts of heirloom land being sold by customary union because of the development makes the district ruler anxious, even though the West Sumatra district ruler is late to anticipate the impact of city development. The existence of the act No. 22 year 1999 gives a chance for the district ruler to rearrange the social norm which has been neglected Pesatnya pembangunan perumahan di Sumatera Barat khususnya di Minangkabau menyebabkan nilai tanah menjadi naik sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat persekutuan Minangkabau terutama mamak kepala kaum sebagai pemimpin kaumnya tidak lagi ikut memikirkan sosial ekonomi anggota kaumnya. Banyaknya tanah pusaka kaum / pusaka tinggi yang telah beralih kepemilikannya oleh mamak dijual kepada pengusaha perumahan ( Developer ) mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota kaumnya. Dimana dalam peralihannya bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau, karena tanah pusaka milik semua anggota kaum dan bagi anggota kaum yang mengelola tanah pusaka hanya hak menikmati saja. Dalam peralihan / penjualan tanah pusaka kaum / pusaka tinggi menimbulkan masalah sehingga adanya mamak kepala kaum digugat oleh anggota kaumnya , karena dalam penjualan tanah pusaka tersebut tidak semua anggota kaum diikutsertakan dan juga tidak dengan musyawarah dengan semua anggota kaum. Banyaknya permasalahan tanah pusaka kaum di Minangkabau penulis tertarik melakukan penelitian. Untuk tesis penulis tentang masalah tanah pusaka di Minangkabau dengan judul " Dampak Penjualan Marta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum di Kota Padang" dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Padang Utara dengan perumusan masalah sebagai berikut ; 1. Bagaimana pola prosedur melepaskan atau menjual tanah pusaka tinggi ? 2. Mengapa persekutuan hukum adat matrilineal / kaum di Minangkabau mau melepas tanah pusaka tingginya ? 3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap dijualnya tanah pusaka tinggi ? 4. Bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di kota Padang terhadap dijualnya / pelepasan tanah pusaka tinggi ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui alasan — alasan penyebab persekutuan hukum adat / kaum menjual tanah pusaka tingginya pada Developer. 2. Untuk mengetahui syarat — syarat atau langkah apakah yang d tempuh oleh suatu kaum untuk menjual tanah pusaka tinggi dan bagaimana pola / prosedur peralihan atau pelepasan. 3. Untuk mengetahui dampak positi dan negatif akibat dijual / dilepasnya tanah harta pusaka tinggi bagi kaum yang bersangkutan maupun masyarakat luas di Minangkabau dari aspek sosial serta aspek ekonomi. 4. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah kota dan masyarakat persekutuan adat di Minangkabau terhadap dijual / pelepasan tanah pusaka tinggi. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan sosiolegal research dan bersifat deskriptif, teknik pengambilan sampling dalam bentuk purposif dan penentuan responden dengan menggunakan "Snowball Sampling " jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif dalam bentuk data primerdengan tidak mengeyampingkan data sekunder. Data primer di peroleh dari responden di lokasi penelitian sedangkan data sekunder diambil peraturan — peraturan, dokumen makalah seminar, tambo dan sejenis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari basil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjualan / pelepasan tanah pusaka tinggi oleh masyarakat adat alasarmya sangat sedehana yaitu uang basil penjualan tanah pusaka dibagi — bagikan pada anggota kaum untuk dijadilkan modal usaha dan terserah anggota kaum dan daripada menimbulkan masalah dikemudian hari bagi anak kemenakan lebih baik dijual. Begitu juga pola peralihan / penjualan tanah pusaka tinggi itu begitu mudah hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki mamak kepala kaum dan anggota kaum cukup memberi persetujuan kepada mamak kepala kaum untuk menjual tanah pusakanya. Kadangkala diikuti dengan pemalsuan tanda tangan anggota kaumnya oleh mamak. kaum. Dampak dari penjualan tanah pusaka tersebut yaitu disisi lain pembangunan kota pesatnya sehingga sawah dan ladang telah berubah menjadi komplek perumahan dengan bangunan yang megah. Sedangkan disisi lain anggota kaum pemilik tanah semula menjadi terpinggir dan tergusur dari kampung halamannya sendiri, malah ada yang menyewa rumah di daerah lain yang rendah sewa rumahnya. Tanggapan pemerintah kota terhadap banyaknya tanah pusaka yang dijual oleh persekutuan adat akibat dan pembangunan hal ini sangat memprihatinkan pemerintah daerah meskipun pemerintah daerah Sumatera Barat terlambat mengantisipasi ekses dari pembangunan kota dengan adanya undang — undang No. 22 tahun 1999 memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali pranata sosial yang selama ini terabaikan.