SURAT KUASA MENGALIHIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PPAT DALAM RANGIKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA SEMARANG

Abstract

The Letter of Authority to Transfer the Proprietary Rights based on PPAT Certificate in Ensuring the Certainty of Law in Semarang Based on Article 19 UUPA that in ensuring the certainty of law, the regulations command the government to hold land registration all over the Republic of Indonesia based on the certainty ruled by Governmental Regulation (PP No. 10 / 1961 revised by PP No. 24 / 1997). To realize the above mentioned goal, the Land Registration Management is said as one of motors in the service of land management for its activity is comprehensive based on Article No. 19 UUPA, which are: 1. Measuring, mapping, and bookkeeping of land. 2. Registering the proprietary rights and the transfer for those rights. 3. Issuing the letter for sign of rights authentication functioned as a tool of strong evidence, in the form of the proprietary rights certificate. 4. Completed by its operational regulation: Governmental Regulation No. 24/1997 on land registration, the storing of archive on the proprietary rights as a tool of evidence of the proprietary rights in the following days. Based on the above items, the transfer of the proprietary rights is one of Land Registration activities. This activity has pluses compared to other Land Registration activities for it is continuous and non-stop as long as there are events of law and actions of law in correlation to the right for land. In Indonesia Agrarian Law / National Land Law caste in the rights the above law the Writer examined that the unregulated authority of transferring the rights for land as the result of the authority of transferring the right for land which is effective at the moment, especially in Semarang The indication of the uncertainly of law in the matter of transferring the rights for land but also in the other law, especially in Income Tax (PPh), The Transfer of Proprietary Rights, the Tax of the Transfer of Proprietary and Buildings Rights (BPHTB), Civil law, and Criminal Law. To identify the gap in the uncertainly of law effectively, this research is conducted by using SWOT Analyze with System Approach Model Based on the identification, to eliminate the gap in the uncertainly of law effectively, System Approach is applied based on the standardization certificate made before PPAT is mentioned as PPAT Certificate or for certain matters / special by the appointed official. This refers to the previous PPAT Certificate, especially the letter of Authority to Transfer the Rights for Burden (SKMHT) made by PPAT and the notary. Eventhough done only in Semarang the result of this research is applicable nationally since The Letter of Authority to transfer the Proprietary Rights (SKMHT) has not been nationally regulated based on Indonesia Law of Land; if possible be considered as input for the revision of Government Regulation No. 24 / 1997 jo PMNA / KBPN No. 3 / 1997 whose design is being made. Surat Kuasa Mengalihkan Hak Atas Tanahberdasarkan Akta PPAT Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum di Kota Semarang Berdasarkan pasal 19 UUPA bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, Undang-Undang memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 10 Tahun 1961 yang direvisi dengan PP No. 24 Tahun 1997). Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Manajemen Pendaftaran Tanah bisa dikatakan sebagai salah satu motor dalam manajemen pelayanan pertanahan karena jenis kegiatannya bersifat komprehensif berdasarkan Pasal 19 UUPA, yaitu: 1. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah 2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berupa "Sertipikat" Hak Atas Tanah 4. dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan Penyimpanan warkahlarsip Hak Atas Tanah sebagai bukti alas hak atas tanah dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut di atas, peralihan hak atas tanah adalah salah satu kegiatan dari bidang Pendaftaran Tanah, bahkan merupakan kegiatan yang mempunyai kelebihan dibandingkan kegiatan bidang Pendaftaran Tanah lainnya, yaitu kegiatan yang tens menerus berlanjut dan tidak pernah berhenti sepanjang negara ada. Di dalam Hukum Agraria Indonesia / Hukum Tanah Nasional yang dianjurkan di dalam ketentuan Peraturan Perundangan tersebut di atas, penulis meneliti bahwa belum diaturnya Kuasa Mengalihkan Hak atas Tanah mengakibatkan terjadinya celah-celah ketidakpastian hukum di bidang peralihan hak atas tanah yang diakibatkan berdasarkan kuasa pengalihan hak atas tanah yang berlaku saat ini, khususnya di kota Semarang. Indikasi celah-celah ketidakpastian hukum tersebut ternyata tidak hanya pada ruang lingkup Hukum Pertanahan, namun juga pada ruang lingkup hukum lainnya, terutama dalam hal ini di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Peralihan Hak atas Tanah dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga ruang lingkup Hukum Perdata dan Pidana. Untuk mengidentifikasi celah-celah ketidakpastian hukum tersebut secara efektif, maka penelitian ini menggunakan analisa SWOT dengan model pendekatan system. Berdasar identifikasi tersebut, maka untuk menghilangkan celah-celah ketidakpastian hukum tersebut secara efektif, maka dilakukan dengan pendekatan system berdasarkan akta yang dibuat dihadapan PPAT disebut Akta PPATdan untuk hal-hal tertentu / khusus oleh pejabat yang ditunjuk. Hal ini mengacu pada Akta-akta PPAT yang telah ada, khususnya Surat Kuasa Mengalihkan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh PPAT oleh Notaris. Hasil penelitian ini walaupun hanya di kota Semarang, namun dapat diberlakukan secara nasional berdasarkan Hukum Agraria Indonesia atau Hukum Tanah Nasional, khususnya dimungkinkan sebagai masukan terhadap revisi PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997 yang saat ini sedang dibuat rancangannya.