PENERAPAN ASAS "TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI" DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG SEMARANG

Abstract

The basic reason of this title is the existence of Subsection (I) Section 2 of UUHT in Muamalat Bank practice that is actually raising a problem when there is a funding stuck, whereas the solution is by purchasing the lands assurance rights part to part. The writer used juridical empirical approach method to achieve the scientific truths, with analytical" descriptive research as the specification, the population and sampling technique to achieve representative data especially purposive sampling, the writer used document and book study and interview with a qualitative analysis. The main purpose of the research is to acknowledge the consideration of the application of subsection (1) Section 2 of UUHT on the practice of Muamalat Bank and the problems arisen in the connection with funding health and solving efforts. The writer continue to analyze "the contract freedom" with the existence of Roya statement of the bank as the possibility of the subsection (1) Section 2 of UUHT deviation after the publishing of burden rights certificate, which does not consist of "undividable" clausal. Based on the research of Semarang National Lands Board Office/ Kantor Badan Pertanahan Nasional, Roya statement cannot be used as the foundation of Roya partial on the burden rights certificate, which does not consist of "undividable" clausal or Roya partial. The writer conclusion and suggestion is just for fulfilling the banking practice needed, the Roya partial above could be taken into possible application based on "the freedom contract" basis with an equal respect to the meaning of the "undividable" basis of the burden rights. Latar belakang pemilihan judul tesis ini adalah adanya penerapan Pasal 2 ayat (1) UUHT dalam praktek di Bank Muamalat, ternyata dapat menimbulkan permasalahan ketika suatu pembiayaan macet, dimana dalam rangka penyelesaian damai harus ditempuh melalui penjualan jaminan hak atas tanah secara sebagian demi sebagian. Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kebenaran ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, populasi dan teknik sampling untuk memperoleh data yang representatif dengan menggunakan purposive sampling, pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan dan melalui wawancara untuk selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif. Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penerapan Pasal 2 ayat (1) UUHT dalam praktek di Bank Muamalat serta permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan upaya penyehatan dan penyelesaian pembiayaan. Selanjutnya penulis akan menganalisa asas "kebebasan berkontrak" dengan pokok bahasan tentang adanya surat roya dari bank sebagai suatu kemungkinan penyimpangan Pasal 2 ayat (1) UUHT setelah terbitnya sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya tidak terdapat klausula "dapat dibagi-bagi". Berdasarkan hash l penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, surat roya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya roya parsial terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya tidak terdapat klausula "dapat dibagi-bagi" atau roya parsial. Kesimpulan dan saran penulis adalah untuk memenuhi kebutuhan praktek perbankan, roya parsial tersebut di atas kiranya dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan dasar asas "kekebasan berkontrak" tanpa mengurangi makna asas "tidak dapat dibagi-bagi" hak tanggungan itu sendiri.