PENDAFTARAN TANAH BEKAS REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PT. KARANG AYU DI KECAMATAN SEMARANG BARAT)

Abstract

Karang Ayu Co. is the owner of a private land of N.V. Bouw and Culture Maatschappij in Karang Ayu Subdistrict, West Semarang District. As a result of landreform in Indonesia, the private land owned by Karang Ayu Co. has become a part of the landreform policy and all objects of the landreform in accordance to the Letter of Resolution of the Head of Inspection of Land Office of Central Java Province - SK. No. 690/X/7/K.27/TP/1964 - has been distributed to the community in coordination with military regional command. A part of the redistribution was returned to Karang Ayu Co. and given the title of HGB as a compensation of buying the land. Since the land being compensated actually contains parts of distributed land, there is an overlap of the status of the land. The aim of this study was to describe and to analyze the status of Karang Ayu Co. in relation to the land formerly given then title of HGB (Hak Guna Bangunan - Right of Construction Utilization) owned by Karang Ayu Co., which has become a redistributed land and the status of community in relation to the distributed land. In addition, this study also aims to analyze the factors leading to the difficulty of registering the redistributed landreform¬object land, formerly given the title of HGB owned by Karang Ayu Co. and later became the property of the community receiving the redistributed land, and its settlement. The nature for this study is empiric juridical using primary and secondary data. This is a descriptive analytic study. In the dispute between Karang Ayu Co. and the community receiving the redistributed land, the status of Karang Ayu Co. in relation to the redistributed land should be taken into consideration since the title of HGB owned by Karang Ayu Co. in relation to the redistributed land was obtained as a compensation for a land that the government could not pay. Meanwhile, the status of the community in relation to the redistributed land should also be taken into consideration since the community receiving the redistributed land have met all responsibility procedures needed. In this situation, a win-win solution is necessary for the dispute to be settled. Factor complicating the implementation of registering the redistributed land includes the fact that the redistributed land has not been excluded from the land given the title of HGB owned by Karang Ayu Co. making the registration of redistributed land difficult for the community. The solution includes giving a compensation by the community receiving the redistributed land to Karang Ayu Co. and thus excluding the the land given the title HGB in relation to the redistributed land from Karang Ayu Co.'s assets. PT. Karang Ayu sebagai pemilik atas tanah Partikelir dari NV.Bouw And Culture Maatschappij, di Kelurahan Karang Ayu Kecamatan Semarang Barat, dalam perkembangan reformasi pertanahan di Indonesia tanah Partikelir PT. Karang Ayu tersebut ternyata telah menjadi bagian dari kebijakan landreform, dan seluruh obyek landreform tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Tengah SK. No. 690/X/7/K.27/TP/1964 telah didistribusikan kepada masyarakat lewat koordinasi koramil. Sebagian dari redistribusi tanah pertikelir dikembalikan kepada PT.Karang Ayu dalam status HGB sebagai kompensasi pembayaran pembelian tanah partikelir, ternyata tanah kompensasi tersebut di dalamnya terdapat tanah-tanah yang sudah di redistribusikan, sehingga terjadi tumpang tindih status hak atas tanah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Kedudukan hak PT. Karang Ayu atas tanah eks Hak Guna Bangunan miliknya yang telah menjadi tanah redistribusi dan kedudukan hak masyarakat atas tanah obyek redistribusi tersebut. Serta Faktor yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan pendaftaran tanah redistribusi tanah obyek landreform eks Flak Guna Bangunan PT. Karang Ayu menjadi hak milik masyarakat penerima tanah redistribusi dan penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, spesifikasi penelitian deskritif analitis. Kedudukan PT. Karang Ayu atas tanah redistribusi perlu mendapat penghargaan disebabkan Flak Guna Bangunan yang dimiliki PT. Karang Ayu atas tanah redistribusi tersebut merupakan hak PT.Karang Ayu yang diperoleh sebagai kompensasi atas tanah partikelir yang tidak dapat dibayar pemerintah. Namun kedudukan masyarakat atas tanah redistribusi juga perlu untuk dihargai, disebabkan masyarakat penerima redistribusi telah melakukan prosedur penyelesaian tangungjawab. Faktor yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan pendaftaran tanah redistribusi antara lain adalah belum dikeluarkannya tanah redistribusi dari status tanah Flak Guna Bangunan milik PT. Karang Ayu, sehingga secara prosedur permohonan pendaftaran tanah redistribusi oleh masyarakat sangat sulit dilaksanakan. Solusi yang perlu dilakukan antara lain adalah pemberian kompensasi oleh masyarakat penerima tanah redis kepada PT. Karang Ayu, supaya status Flak Guna Bangunan atas tanah redis tersebut dapat dikeluarkan dari asset PT. Karang Ayu.