PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA BULOG DIVRE JAWA TENGAH DENGAN MITRA KERJA DAN PERMASALAHANNYA

Abstract

The trading of grain and rice are regulated in different contracts. The contract of grain trading also regulates the agreement and the ability of Work Partner to hull grain into rice. On the other hand, another contract regulating the trading of rice is made afterward, while the trading of grain implicitly means in the sense of a series of activity along with rice trading. This is related to the duty of Perum BULOG, which is to maintain the availability of foods for the nation with the goal being oriented coordination in food supply and thus, the contracts currently available are inefficient forms of Perurn BULOG's work process itself. The purpose of this study was to describe and to analyze the effectivity of rice trading between Perum BULOG - Central Java Divre and Work Partner and the dispute resolution between them. The nature for this study was empiric juridical using primary and secondary data. Up until now, the trading of rice Between Perum BULOG and Work Partner, which is implemented in two forms of contract - the contract grain trading and the supply of hulled grain and the contract rice trading, is considered ineffective since the aim of the contracts between Perum BULOG and Work Partner is a continuous and unbroken process of providing grain/rice supply. Thus, for the contract to be effective there should only be one contract, which regulates grain supply, grain trading, grain processing and rice trading. In addition, the contract of grain/rice supply in the form of an authentic document made by a public notary should be considered to provide a sound legal base for Perum BULOG to claim for compensation if Work Partner fails to met its obligation. The dispute between Perum BULOG and Work Partner, usually in the forms of undelivered, inappropriate amount of or late delivery of grain supply in terms of what is regulated in the contract, results in Perum BULOG suffering from a loss and the dispute resolution is for Work Partner to suffer the risk or loss that may arise as a result of it failing to met its obligation. The dispute resolution is often done persuasively, which according to the author's view puts Perum BULOG in a disadvantage even though the dispute is settled in a democracy manner. Pelaksanaan jual bell gabah dan beras tersebut dibuat dalam perjanjian yang berbeda, padahal dalam jual bell gabah juga ditentukan adanya kesediaan dan kemampuan Mitra Kerja dalam mengggiling gabah menjadi beras, namun setelah itu juga dimunculkan perjanjian lain yaitu jual bell beras, padahal jual bell gabah yang dimaksud secara tersirat merupakan satu rangkaian dengan keinginan jual belt beras, hal berkaitan dengan tugas Perum BULOG yaitu menjaga ketersediaan bahan Pangan dalam negeri, sehingga orientasi koordinasi dalam penyediaan pangan merupakan hal yang ingin dicapai, sehingga pembuatan perjanjian yang ada sekarang sebenarnya lebih merupakan inefisiensi dari proses kerja Perum BULOG itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas pelaksanaan jual beli beras antara Perum BULOG Divre jawa Tengah dengan Mitra Kerja dan Penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di antara kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan Jual Bell beras antara Perum BULOG dan Mitra Kerja yang berlangsung selama ini dan yang tertuang dalam dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian jual beli gabah dan kesediaan giling gabah serta perjanjian jual bell beras, terasa tidak efekfif disebabkan maksud dari dibentuknya perjanjian kerjasama antara Perum BULOG dan Mitra Kerja dalam Pengadaan Gabah/Beras tidak lain adalah merupakan satu proses kerja yang berkesinambungan/tidak terputus, maka seharusnya untuk efektifitasnya dibuatkan satu perjanjian saja yang didalaranya mengatur pengadaan gabah, jual beli gabah, pengolahan gabah dan jual beli beras di samping itu perlu dipertimbangkan pembuatan perjanjian pengadaan gabah/beras dibuat dengan akta notariil, guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi Perum BULOG untuk menuntut ganti rugi atas tindakan wanprestasi dari Mitra Kerja. Sengketa wanprestasi yang muncul di antara Perum BULOG dan Mitra Kerja, biasanya seperti tidak diantarnya pasokan gabah, atau junalahnya ticlak sesuai atau terlambat disetorkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian, dalam hal ini mernang telah menimbulkan kerugian bagi Perum BULOG, sehingga dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini jalan keluarnya Mitra Kerja menanggung resiko atau kerugian yang kemungkinan timbul dari akibat tindakan wanprestasi yang dilakukannya, sering penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan secara persuasif, yang menurut penulis merugikan bagi Perum BULOG walaupun persoalannya selesai dengan cara musyawarah.