PENDAFTARAN TANAH WAKAF SEBAGAI UPAYA PERUNDUNGAN .HUKUM TERHADAP PERWAKAFAN TANAH MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PONTIANAK

Abstract

Wakaf is a religion institution that can be used to be one of a religious living development facility, especially for a Moslem. In order to reach material and spiritual welfare towards a fair and wealthy community based on Pancasila. The purpOses of this research are to find out and to understand the registration procedures of wakaf lands. This research is an analytic descriptive, that describes facts in the field, subsequently; the sampling is a purposive sampling, with the collecting data methods that is based on primary and secondary data, and supported by literature data. In the past, the regulation of wakaf activities had not been fixed completely in the Acts regulation, thus, it was occurred a lot of inaccuracy because of the simplicity, which just had to declare a promises in front of nadzir and an other witnesses, without a reception (Kabul) from the wakaf receiver party. That process in these cases was just one party advantage, because it was not need a complicated procedure and manner. However, on the other hands, for the other party there is a lot of loss because of no legal administration, which can dangerous a wakaf immortality itself. Thus, it must be protected. To protect wakaf lands from these unwanted causes, so we really need to registered waken' lands to the National Lands Board Office (Kantor I3adan Pertanahan Nasiongl), there just many of the lands that are registered already, thus, wakaf lands in the Sub- district of Sungai Raya, Pontianak District, do not have the certificate. The purpose of Wakaf lands registration is to give a law protection, the Wakaf lands that is registered to the National Lands Board Office (Kantor Badan • Pertanahan Nasional) has a law protection from the government. Consequently, for the unregistered Wakaf lands, whether it has already had a certificate of Wakaf statements/ replacement statement of Wakaf statements, it does not have a law protection from the government, whether in contrary, according to the facts, it must have law protection, because of the Wakaf statement certificate. Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat digunalcan sebagai salah- satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi ummat yang beragama Islam. Dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan sprituil menuju masyarakat adil dan malcmur berdasarkan Pancasila. Penelitiaan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran tanah wakaf. Penelitian ini bersifat deslcriftif analitis, yaitu menggambarkan apa adanya keadaan dilapangan, sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan telcnik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder serta didukung oleh data perpustakaan. Pada waktu yang lampau pengaturan perwakafan tanah belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan karena dilakukan dengan sangat sederhana, di mana wakaf hanya mengucapkan ilcrar dihadapan nadzir dan saksi-saksi tanpa diperlukan penerimaan (kabul) dari pihak yang menerima tanah wakaf. Pelaksanaan yang demikian disatu pihalc lebih memudahkan karena tidak memerlukan prosedur dan tata cara yang rumit, akan tetapi dilain pihak sebagai alcibat tidak adanya pencatatan (pengadministrasian) dapat mengancam kekekalan dan keabadian lembaga wakaf itu sendiri, oleh sebab itu keberadaan tanah wakaf harus clilindungi. Untuk melindungi tanah wakaf dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanah wakaf harus didaftarkaan kekantor pertanahan, namun kenyataannya tanah wakaf yang belum didaitarkan kekantor pertanahan hanya sebagian keel saja yang didaftarkan, dengan demikian tanah wakaf dikecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak masih banyak yang belum mempunyai sertipikat. Pendaftaran tanah wakaf adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum, alcibat hulcum terhadap tanah wakaf yang didaftarkan ke kantor pertanahan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Sedangkan bagi tanah wakaf yang tidak didailarkan walaupun sudah mempunyai akta ilcrar wakaffalcta pengganti akta ikrar walcaf tidak memperolch perlindungan hukum dari pemerintah walaupun menurut kenyataannya dengan adanya akta ikrar wakaf, perwakafan tanah tersebut sudah mempunyai kepastian hukum.