KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN DUAL BELI HAK ATAS TANAH DI HADAPAN PPAT DI KABUPATEN KEBUMEN

Abstract

The title of this research is The Law Awareness in The Implementation Land Trading Through Notary Public/PPAT in Kebumen Regency. The research aims to identify reasons of people who dislike to make an official document of land trading through PPAT and people opinions about certificate of land as a prove for land owner. The reality shows that the law awareness of people to make an official document of land trading through PPAT is still low. They like to make an official document through a village headman, even underhanded or just enough bases on the party's agreement. There are wrong opinions about the function of certificate of land. People do not know yet about the importance of certificate as prove for landowner. This research uses juridical sociological approach. The research location is Ungaran and Mrinen Village, Kutowinangun, Kebumen Regency. The data of this research consist of primary and secondary data. The former are determined by field research and the latter are obtained from library study. Respondents in this research are determined by using no random sampling. This research is completed with interviews from the resources person. This research results conclude that people seldom make an official document of land trading through PPAT because they do not know about the way to make an official document through PPAT, they suppose that the process needs expensive fee, difficult process and spend a long time. People do not yet realize the importance of certificate of land. On the contrary they suppose that tax letter of land just enough to prove the land ownership The government must give information about agrarian law continuously, especially land trading procedure through PPAT. It is suitable with The Government Rule No.24/1997, article 40 and the importance of certificate of land. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Jual Deli Hak Atas Tanah Di Hadapan PPAT Di Kabupatan Kebumen Penelitian tentang kesadaran bukum masyarakat dalam melaksanakan jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT di Kabupaten Kebumen, bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang tidak melakukan perbuatan hukum jual beli hak atas tanah di hadapan PPAT, untuk mengetahui anggapan / tanggapan masyarakat tentang sertipikat sebagai surat bukti kepemilikan hak atas tanah. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT masih rendah, mereka melakukan perbuatan hukum jual beli hak atas tanah cukup dilaksanakan dihadapan Kepala Desa bahlcan kadang-kadang dilakukan dibawah tangan atau cukup dengan kesepakatan para pihak. Dilain pihak masih adanya anggapan yang keliru mengenai fungsi kepemilikan jual beli hak atas mereka belum menyadari akan arti pentingnya kepemilikan sertipikat karena beli hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak untuk bidang-bidang tanahnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian ditentukan secara proposive, terpilih Desa Ungaran dan Desa Mrinen Kecamatan Kutawinangun Kabupaten Kebumen. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini ditentukan secara non random sampling sebanyak 20 orang yang melaksanakan jual beli hak atas tanah tidak di hadapan PPAT. Untuk melengkapi data dilakukan juga wawancara dengan para narasumber. Hasil penelitian menujukkan bahwa masyarakat enggan melaksanakan jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT karena ketidaktahuannya terhadap cara melakukan jual beli hak atas tanah yang benar secara hukum, adanya anggapan jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT memerlukan biaya yang mahal, berbelit belit, dan memerlukan waktu yang lama. Mereka belum menyadari akan arti pentingnya kepemilikan hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak yang kuat. Selama ini mereka cukup dengan surat keterangan jual beli yang dilakukan dihadapan kepala desa ataupun dengan petuk pajak. Masyarakat mengganggap surat bukti kepemilikan atas tanah cukup dengan surat kepemilikan atas tanah atau petuk pajak. Untuk mengatasi hal tersebut maka kepada masyarakat diberikan penyuluhan hukum yang terus menerus berkaitan hukum pertanahan, khususnya mengenai prosedur jual beli hak atas tanah di hadapan PPAT, berkaitan dengan kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan pentingnya stunt tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat).