EKSISTENSI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPATEN KARAWANG

Abstract

By coming into force Basic Agrarian Law and based on Article 37 Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 24 1997, each contract intended to transfer ridht to land such as sale and purchase, barter and testament should be proved by deed made by Land Deed Official. Without it, transfer of right is invalid and incompatible with the prevailing rule. Yet, our society especially Karawang Regency society mostly subject to costumary law (adapt Law) in which sale and purchase still conducted by no deed. It means that the sale and purchase done by consensus of the both parties and witnessed by withnesses and authorized by village-chief. To know legitimacy of non deed as evidence of transfer of right to land so the author draws up a thesis with a title" The Existence of Non Deed as Evidence of Transfer of Right to Land Becouse of Sale and Purchase in Karawang Regency". The author formulated some legel issues in this research as follows: 1) Why Karawang Regency society still undertakes transfer of right to land by non deed; 2) How is its legal protection to purchaser; 3) How is the implemenytation of its land registration based on non deed. The obyectives of this research are to know reasons why people of Karawang Regency still conduct transfer of right to land based on non deed, to know legal protection to purchaser for transfer of right to land by non deed, to know the implementation of land registration with non deed as instrument of evidence To response the above question, the author designs research as follows: 1) type of research is descriptive —analysis, 2) the use approach is socio-legal, 3) collecting data technicalis field and library research, 4) description analyzed by qualitative and interactive model, 5) source of primary data is response of respondent as subject in Karawang Regency toward the question, and secondary data is all relevant data in connection with this research. The result of the research show that non deed sale and purchase still largely conducted by Karawang Regency society. It is caused by sale and purchase too easy to be done, inexpensive cost and more practice compared with sale and purchase by involving Land Deed Offisial. Beside it, Article 37 paragraph 2 Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 24 1997eases to them for egistering their land. To overcome it the ownerships of rigt to land need to be informed regularly in order to make them aware the important of sale and purchased conducted by and before Land Deed Official as provided in Article 37 Government Regulation No. 24 1997. iv Dengan berlakunya UUPA dan didasarkan atas ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, maka setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah seperti jual bell, tukar menukar dan wasiat harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tanpa adanya akta yang dibuat oleh PPAT, maka peralihan hak tersebut dianggap tidak salt karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Karawang masih banyak menganut hukum adat dimana jual bell masih dilakukan di bawah tangan dalam artian bahwa jual bell tersebut cukup dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi dan disahkan oleh Kepala Desa. Untuk memahami kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti peralihan Hak Atas Tanah, maka penulis menyusun tesis dengan judul : "Eksistensi Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kabupaten Karawang". Penyusun merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). Mengapa masyarakat Kabupaten Karawang masih melakukan peralihan Hak Atas Tanah secara di bawah tangan, (2) Bagaimanakah perlindungan hukumnya bagi pembeli, (3) Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanahnya yang dilakukan dengan alat bukti akta di bawah tangan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat di Kabupaten Karawang masih melakukan peralihan Hak Atas Tanah secara di bawah tangan, mengetahui perlindungan hukumnya bagi pembeli atas peralihan Hak Atas Tanah secara di bawah tangan dan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah dengan alat bukti akta di bawah tangan. Dalam menjawab pertanyaan di atas penyusun merancang penelitian sebagai berikut : (1). Jenis Penelitian adalah Analisis Deskriptif; (2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris; (3). Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan; (4). Pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif; (5).Sumber data primer adalah hasil pertanyaan kepada responden yang menjadi subjek di Kabupaten Karawang, sedangkan sumber data sekunder adalah semua data yang relevan dengan penelitian ink Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa jual bell secara di bawah tangan masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Karawang. Hal ini disebabkan jual bell di bawah tangan mudah pelaksanaannya, biaya lebih murah dan lebih praktis dibandingkan dengan jual bell yang melibatkan PPAT. Di samping itu, Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kepada pemegang hak atas tanah perlu diberikan penyuluhan secara kontinyu agar mereka dapat menyadari pentingnya pelaksanaan jual bell yang dilakukan oleh dan di hadapan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 24 tahun 1997.