EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH GI PERUM PERUMNAS SEMARANG

Abstract

Based on article 3 Decree of Minister of Internal Affair (Permendagri) No. 5, 1974 on provision and extension of land for company need, which is confirmed in PMNA/ Chief of Land Administration Office No 9, 1999, right to control of land comprises authority to plan the allotment and use of the land, employing the land for business need, submitting parts of the land to the second party under condition determined by the right holder. Perum Perumnas constitutes one of Local Government Enterprises which rendered right to control. The operated business is the government program policy in the development of people property including infrastructure and superstructure. As provided in article 3 above, Perum Perumnas have also given parts of the land to the third party. Application procedure and solution for rendering right to parts of the land, right to control and registration as provided in the Decree of Minister of Internal Affair (Permendagri) No. 1, 1977. Related to the decree, the third party rendered right of building, not right of ownership. The objective of this research is to know the extension of right over the land, right to control conducted by Perum Perumnas after coming into force the new rule which replaced the Decree of Minister of Internal Affair (Permendagri) No. 1, 1977, that is PMNA/ Chief of Land Administration Office No. 9, 1977. The new rule provides that for economize house (Rumah Sederhana) and very economize house (Rumah Sangat Sederhana) can be rendered right of building or ownership right. Furthermore, it needs to be known, after the right rendered by Perum Perumnas, the existence of right to control. The right will be exist or deleted. The used approach of this research is socio-legal. Data and law materials, primary and secondary, collected by observation, interview and law documents. Analytical method done qualitatively. The conclusion of this research shows that issuing of right of land over HPL by Perum Perumnas have fully met the rule as provided in article 3 Permendagri No. 5, 1974 jo. PMNA/Chief of Land Administration Office (BPN) No. 9, 1977. It means, that the right of ownership can be rendered to the third party. The issue has implications to the existence of its HPL which will be deleted in the future Menurut ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 5 tahun 1974 tentang Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan, yang ditegaskan kembali dalam PMNA/ Ka.BPN No. 9 tahun 1999, dalam Flak Pengelolaan berisi wewenang untuk Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan usahanya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak II menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak tersebut. Meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberi hak atas tanah kepada Pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pen= Perumnas merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Daerah yang diberikan Flak Pengelolaan. Bidang usaha yang dijalankannya merupakan kebijakan dari program pemerintah dibidang pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasarananya. Sebagaimana Pasal 3 diatas, oleh Perum Perumnas juga telah diberikan bagian-bagian dari lamb itu kepada Pihak III. Tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak this bagian-bagian atas tanah Flak Pengelolaan dan pendaftarannya sesuai dengan Ketentuan Permendagri No. 1 tahun 1977. Jika dikaitkan dengan peraturan ini maka kepada pihak III tersebut diberikan Flak Guna Bangunan dan bukan Hak Milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut pemberian. Hak-hak diatas Tanah Hak Pengelolaan oleh Perum Perumnas setelah berlakunya Ketentuan barn yang menggantikan Ketentuan Permendagri No.1 tahun 1977, yaitu dengan PMNA/ Ka. BPN "No. 9 tahun 1997. Dalam ketentuan yang baru tersebut menyebutkan bahwa untuk RS dan RSS dapat diberikan Hak Guna Bangunan maupun flak Milik.Selanjutnya dengan pemberian Hak Milik oleh Perum Perumnas tersebut perlu untuk diketahui eksistensi dari Hak Pengelolaannya akan tetap melekat atau akan hapus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum. Sedangkan tehnik analisa dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa didalam pemberian hak-hak atas tanah diatas HPL oleh Perum Perumnas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 5 tahun 1974 diatas jo PMNA/ Ka. BPN No. 9 tahun 1997. Dengan demikian dapat pula diberikan Hak Milik pada Pihak III. Pemberian Flak Milik oleh Perum Perumnas ini berakibat pada eksistensi HPL-nya, dimana untuk selanjutnya akan menjadi hapus.