TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA

Abstract

The Parties Responsibilities in the Execution of Motor Vehicle Rental Agreement in Surakarta. Agus Suki Widodo, Thesis notary Post graduated Program, Diponegoro University Semarang The opportunity to run a Motor Vehicle Rental Business still open. The transportation need in order to support the people mobility was increase day by day, the important thing that underlie Motor Vehicle Rental business activity is agreement between the renter and the owner The research purpose were ; wanted to know the execution of Motor Vehicle Rental business Agreement, and the Parties Responsibilities when the agreement was breached and the risk sharingwhen force majeure situation happen The scope of study related to Private Law, especially rental agreement which is regulated in book Ill of Civil Code (KUH Perdata) The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The techniqUe for collecting the primary data was interview; documontary study is done for collecting the secondary data. From the data collected there were two types of Motor Vehicle Rental Agreement, those were rent include the driver and rent without the driver ( lepas kunci). The difference between them related to the party who has to be responsible when the agreement was breached, and the risk sharing when the force majeure situation happen. The problem often came up from that situation As the conclusion, when the renter breached the agreement, the dispute settlement getting by discussion, although the agreement already arranged about that In Practice when force majeure situation happen the renter have to be responsible, especially in lepas kunci rental agreement', but base on article 1533 Civil Code (KUH Perdata) the owner have to be responsible not the renter. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan mobilitas yang tinggi berupa sarana transportasi yang praktis dan efisien khususnya sarana angkutan darat maka terbukalah peluang bagi usaha persewaan kendaraan bermotor. Hal pokok yang menjadi dasar kegiatan tersebut adalah adanya kesepakatan yang menghasilkan perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa kendaraan bermotor, dan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu kerugian akibat wanprestasi, serta bila timbul suatu risiko akibat terjadi overmacht dalam pelaksanaan pejanjian. Lingkup studi penelitian ini adalah hukum perdata khususnya tentang perikatan yang timbul akibat perjanjian, dalam hal ini perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dalam tesis ini, untuk mengumpulkan data digunakan metode pendekatan adalah Yuridis Empiris. Penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan (ciri) tertentu. Populasi penelitian adalah perusahaan persewaan kendaraan bermotor (mobil) di Surakarta dan penyewanya. Dad hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa kendaraan di Surakarta dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, ada yang dalam bentuk tertulis dan lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang biasa dilakukan yaitu "sewa lepas kunci" dan "sewa dengan sopir". Hal utama yang menjadi ciri dari dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan di atas adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab bila ada wanprestasi dari salah satu pihak dan jika timbul risiko akibat terjadi overmacht. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta. Kesimpulan yang diperoleh baik dalam perjanjian lisan maupun tertulis antaranya, tanggung jawab dalam hal bila terjadi wanprestasi oleh para pihak maka walaupun sudah ditentukan tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul tetapi cara penyelesaian utama dilakukan dengan musyawarah. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak yang menyewakan, misalnya ada cacat tersembunyi dari kendaraan, pihak penyewa kurang mendapat posisi yang kuat untuk menuntut tanggung jawab. Dalam hal terjadi overmacht atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa menyewa khususnya untuk perjanjian "sewa lepas kunci" maka tanggung jawab atas kerugian yang ada dipikul oleh penyewa. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena seharusnya menjadi tanggung jawab yang menyewakan, tetapi diperjanjikan menjadi tanggung jawab penyewa. Meskipun ada asas konsensualisme dan sistem terbuka dari hukum perjanjian namun keadaan tersebut kurang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan.