TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA. BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN )

PUJIASTUTI , DEWI TRI (2004) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA. BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN ). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3063Kb

Abstract

Most of Indonesia people believe in Islam, including the Klaten Society. The fact indicates that, problem raised by the both parties (husband and wife) after happening divorce is the status of gono-gini property. This case was decided by Klaten Religious Court Decision No. 130/Pdt. G/20021PA.Klt and No. 166/Pdt G/2001/PA.K1t. The objective of this thesis is to understand legal implication of divorce relating to gono-gini property, to understand implementation of common property share and method of resolution at Klaten Religious Court. The used approach is socio-legal approach. It means that the author endeavors doing approach suitable to law in society. Sample collecting method is purposive sampling under certain goal. Legal implication of divorce relating to gono-gini property is as follows: the property obtained from either husband or wife being gono-gini property as long as not provided in marriage agreement but if it happens divorce, each entitles half of the common property. The implementation of gono-gini property share because of divorce begins with filing sue by one of the parties after fulfilling the conditions. Thus, based on Article 97 Islam Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam), Klaten Religious Court Decision No : 130/Pdt.0/2002/PA.KIt and No. 166/Pdt.G/2001/PA.Klt provided that share of gono-gini property divided one second for plaintiff and one second for defendant. To overcome obstacles in relation to land as gonb-gir2i property, it necds some witnesses to be attended before the court to prove it. Share of gone-gini property in form of land at the different places was divided one second but the parties not satisfied to the decision. Regarding to the problem, Judges, Registrar and Bailiff took other more expensive and cheaper land to compensate insuffiency of gono-gini property share by detail calculation. The common property locates in the jurisdiction of Surakarta Religious Court, by submitting an application for inquiry assistance (decente) to Surakarta Religious Court to be assisted for borrowing place and assisted for executing local inquiry (decente). It is concluded that share of gono-gini property, as a result of divorce is half for plaintiff and half for defendant It is based on Klaten Religious Court Decision. Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini khususnya di Kabupaten Klaten, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.KIt dan Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta caia penyelesaiannya di Pengadilan Agama Klaten Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pcndekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum nil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.. Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh balk dari suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut. Pelaksanaan pembagian harm bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Kendala-kendala dan penyelesaiannya, tanah yang di anggap sebagai harta bersama oleh tergugat, dalam hal ini perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikannya. Pembagian harta bersama berbentuk tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda¬beda telah dibagi seperdua tapi para pihak tidak puas maka Hakim, Fanitera, Jun sita mengambil bidang tanah lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian harta bersama dengan perhitungan yang cermat. Terhadap barang sengketa yang merupakan harta bersama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, dengan menyampaikan surat permohonan bantuan pemeriksaan (detente) kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan tujuan dibantu dalam peminjaman tempat dan dibantu dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (detente). Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa pembagian harta bersama akibat dari perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten menetapkan pembagian harta bersama separuh untuk penggugat dan tergugat.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11053
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:20 May 2010 15:52
Last Modified:20 May 2010 15:52

Repository Staff Only: item control page