KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN NASABAH DEBITUR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

ABSTRACT This research has been done for knowing some subjects, first; whether the credit agreement between the debtor client and the government bank in Denpasar city is formed based on the consensus. The second; to know whether the formula of standard clause in the government credit agreement has already fulfilled the Consumer Protection Act section 18. Third; to know whether the law consequences of bank credit agreement grafts the standard clause that is not fulfilled the restriction of Consumer Protection Regulations section 18. This research involves in the empiric research that focuies or gives priority on the primary data or field data. In addition, the literature research is also done for completing the primary data by giving the secondary data as complement. The research result shows that the credit agreement between the debtor client and the government bank is formed based on the agreement. It also shows the formula of standard clause on the government bank credit agreement has not fulfilled the restriction of Consumer Protection Regulations section 18 subparagraph (1) on g character. Moreover, the bank credit agreement law consequences that includes the standard clause which is not appropriate to or not fulfilled in the restriction of Consumer Regulations section 18 subparagraph (1) on g character is Null and Void. Therefore, juridicaly from the beginning there is no agreement between the parties and that such credit agreement. It has not a power to tie the claim of law consequences. However, practically, during this research there is no debtor client who has objection towards the existences of the standard clause. It means that the client accepts that standard clause existences especially the increasing of bank interest. Thus, the restriction of that regulation INTISARI Penelitian ini diselenggarakan untuk mengetahui beberapa hal, pertama; untuk mengetahui apakah perjanjian kredit antara nasabah debitur dan bank pemerintah di kota Denpasar dibentuk atas dasar konsesualisme. Kedua; untuk mengetahui apakah nunusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat pemerintah sudah memenuhi pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga; untuk mengetahui apa akibat hukumnya perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan atau mengutamakan data primer atau data lapangan. Disamping itu, guna melengkapi data primer dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank pemerintah dibentuk atas dasar kesepakatan (konsesualisme). Begitu juga tentang nunus# an klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat bank pemerintah belum memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian selanjutnya, akibat hukum perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang¬Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum (Null and Void). Dalam hal demikian secara yuridis dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian antara pihak-pihak dan perjanjian kredit yang demikian itu menuntut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun secara praktek dilapangan selama penelitian belum ada nasabah debitur yang merasa keberatan terhadap keberadaan klausula baku tersebut, ini berarti nasabah debitur menerima akan keberadaan klausula-klausula baku tersebut khususnya peningkatan suku bunga maka dengan demikian ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut perlu dipertimbangkan lagi.