TANAH HAK MILIK ADAT SETELAH UUPA DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS , JAWA TENGAH

Abstract

Certificate is very important for land-owner because it is a proof of land ownership. But there are many lands in Kudus still to be custom's lands and they are not registered yet in land affairs-office in Kudus. The research aims to identify the development of custom's lands after UUPA in Gebog, Kudus Regency and the influence of people's opinion about the process of land registration. The research use sociological-yuridical approach. The yuridical approach analyze many rules of law which is related to custom's lands and the sociological approach analyze the behavior of custom's land¬owner in Kudus. The research result are expected to give contribution in law science especially in notarial-affairs science. The research result conclude tahat the customs land are registered by right confession. halms to give certainty and law protection for land owner. Mother people and government to realize the agrarian restricted government budget to do systematic registration land and the awareness of law from people to register land with sporadic system is very low. Penyertipikatan sangat penting fungsinya bagi masyarakat karena merupakan alat bukti yang kuat atas pemilikan tanah. Dan penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat antara lain Hak Milik Adat yang terdaftar di Kantor Kepala Desa dan belum atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan tanah Hak Milik Adat sesudah UUPA di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan mengetahui pengaruh pola pikir masyarakat hukum Adat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan tanah hak milik adat di kabupaten Kudus. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu meneliti perilaku dari orang¬orang pemilik tanah hak milik adat di kabupaten Kudus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang Ilmu Hukum Kenotariatan. Pendaftaran tanah bekas hak milk adat dilakukan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak dengan tujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, pihak lain yang berkepentingan maupun pemerintah demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai aldbat pola pikir yang keliru tentang arti pentingnya pendaftaran tanah.