TINJAUAN YURIDIS SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Abstract

Certificate is a copied land book and plan/letter of measurement (surat ukur) getting from a land book data and plan, which is kept. in Land Office. Article 19 of UUPA cites : as long as could not be proved in contrary physically data and legally data that are written in the certificate assumed correct, before the court or in daily life. Double certificate cause of there is different data but the land is the same, sometimes not precisely the same, means there are the land with the line border is overlap. The Office Of National Land settles the double certificates case by amicable negotiation. Base on the collected data related to the case. The decision decided by The Office Of National Land was cancellation and transfer (mutasi), when the parties felt not satisfy possible for them to bring the case before the court. The research purpose were; wanted to know the causal factors of double certificates and also the case settlement done by The Office Of National Land. The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview; documentary study is done for collecting the secondary data. The conclusions were the double certificate case cause of situation photograph/ plan was not mapped, also the situation photograph did not describe the line border accurately, consequently one of two certificate have to be canceled by the Chief of the Office Of National Land. Sertipikat merupakan salinan Buku Tanah dan Surat Ukur dari data Buku Tanah dan Surat Ukur yang ada di Kantor Pertanahan. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimaksud kan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertipikat dianggap sebagai data yang benar dalam kehidupan sehari-hari maupun dihadapan Pengadilan. Terdapat kasus satu bidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang datanya berlainan dan letak tanahnya sating tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Kasus semacam ini sebagai penerbitan sertipikat ganda. Persoalan sengketa atas tanah penyelesaiannya dapat ditempuh melalui instans: Badan Pertanahan Nasional yang meliputi langkah penyelesaian secara musyawarah, penelitian dan pengumpulan data, pencegahan/mutasi dan pencabutan/pembatalan terhadap salah satu sertipikat tersebut. Apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai maka penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan suatu gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa sertipikat ganda/sertipikat yang tumpang tindih oleh Kantor Pertanahan, serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap sengketa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan data hukum menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum. Tehnik analisis dilakukan secara kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun secara tertulis dan adanya perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Berdasarkan basil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, terjadinya sertipikat ganda maupun sertipikat tumpang tindih merupakan &chat tidak dipetakannya gambar situasi/Surat Ukur yang menjadi lampiran sertipikat pada peta pendaftaran tanah/peta situasi 3 ang ada pada Kantor Pertanahan setempat. Demikian pula pada saat penunjukan Batas tanah oleh pemohon secara sengaja atau tidak sengaja telah keliru sehingga gambar situasinya menggambarkan keadaan Batas-batas yang bukan sebenarnya atau salah. Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya sertipikat ganda ini adalah pembatalan/pencabutan salah satu sertipikat tersebut oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN).