PRAKTEK PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Fidusia warranty exists; cause of practical need, for isolating the absolute requirement related to pawn stipulation, which regulates the warranty object, must be brought in creditor authority. Fidusia must bring warranty only the right of object in creditor authority, the physically object is still in debitor authority. Before the Act no. 42 of 1999 enacted, if the debitor breached the contract, the creditor must sue the debitor and requests to the judge for warranty confiscation of the Fidusia warranty object, also the creditor have to requests to the judge for immediately decision (putusan serta merta) in order to cover financial loss. Based on Article 29 no. 42 of 1999 the creditor is possible the execute the Fidusia warranty object without judge decision because the fidusia warranty certificate has a title " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " The research purpose was; wanted to know and to comprehend the realization of the execution of Fidusia warranty object and those The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview; documentary study is done for collecting the secondary data. In practice the warranty execution is not easy, because sometimes the warranty object already shifted to third person. The high cost of execution by KP2LN as a reason why bank reluctantly to bring the non performing loan case to KP2LN, so that is normal if the execution of fidusia warranty object is not effective. Tesis ini berjudul : Praktik Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengatahui dan memaharni bagaimana praktik pelaksanaan eksekusi serta kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara faktuil keadaan di lapangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan penulis adalah purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder di lapangan serta didukung data keputakaan. Jaminan fidusia timbul karena kebutuhan praktek untuk menyimpangi syarat mutlak dari ketentuan gadai dimana penguasaan barang +etap berada pada debitor (Pemberi Fidusia) sedangkan haknya beralih pada penerima fidusia ikreditor atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi/persoonlijke recht yang bersumber pada perjanjian, dan tentunya ekselcusi berbeda dengan eksekusi jaminan fidusia yang bersifat kebendaan. Sebelum berlakunya Undang-Urdang Nomor 42 Tahun 1999 dan lembaga jaminan fidusia merupakan hak perorangan dan apabila debitor pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibanya, maka upaya hukum yang dilakukan kreditor uantuk mendapatkan pelunasan piutanany a dari penjualan gugatan perdata terhadap debitor pemberi fidusia dengan mohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dari ketua pengadilan (Pasal 180 MR). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana diatur Pasal 29 dapat dilakukan dengan cam : mohon eksekusi sertifikat fidusia yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Malux Esa, menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalaui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya, serta menjual objek fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam praktek pelaksanaan eksekusi tidak semudah apa yang diamanatkan oleh undang¬undang. Kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi masih saja ditemukan pihak pemegang hak jaminan fidusia (kreditor/bank) seperti tidak dadpat diletakkan sita eksekusi objek jaminan fidusia sebagai akibat objek fidusia tidak berada di tempat, ada juga objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga. Kasus seperti ini tentunya sangat merugikan pihak bank. Ada juga kendala seperti tinggi biaya lelang di KP2LN (biaya iklan pada media massa) menjadikan alasan pihak bank tidak menyerahlcan piutang macet mereka pada KP2LN, yang meskipun undang-undang menegaskan demikian. Kendala-kendala semacam inilah yang mendapat perhatiah khusus kenapa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kurang berjalan efektif. Demikian abstraksi tesis ini disajikan.