KAJIAN HUKUM PEMISAHAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAR1 JABATAN NOTARIS

Abstract

There are two separate functions as officer between the land deed maker officer and the Notary as a public officer. A notary can held the land deed maker officer function based on the positive law. While there is a curriculum changes legalized by the Deputy Minister of Higher Education (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) toward the Notary Public education program from the Specialist I Program to Magisterial Program, it enhanced the opportunity of the graduates to many profession beside the Notary Public, such as a land deed maker officer, the legal consultant, a corporate in-house lawyer, etc. This kind of situation triggered a new perspective to separate the function as a land deed maker officer and a notary public officer. This is an empirical legal research, by using primary and secondary data, to find out the escalation of professionalism from the land deed maker officer by it separate of function from the notary public officer. From the research, it s1123ws that the need to separate the land deed maker function from the notary function is based on the professional need. As the science progressing development is triggered the economic rate, it affected so many achievement including law. It is important for both the notary public officer and the land deed maker officer to maintain their job professionally for the sake of the public need. Jabatan Pejabat Pembitat Akta Tanah dan jabatan Notaris pada dasamya adalah merupakan dua jabatan yang masing-masing terpisah satu sama lain dan Notaris dapat merangkap men jadi Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah berdasarkan penunjukkan dari peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan sistem pendidikan Kenotariatan dari program Spesialis 1 menjadi program Magister yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membedlcan kesempatan yang lebih besar kepada para lulusan program Magister untuk dapat berprofesi tidal( terbatas sebagai Notaris tetapi dapat juga menjadi Pejabat Pembuat Alcta Tanah, Konsultan Hukum, Lawyer in House pada perusahaan dan lain sebagainya. Keadaan demikian menimbt.lkan wacana atau pemikiran Pemisahan Jabatan Pejabat Pembuat Alcta Tanah Dad Jabatan Notaris. Pada dasarnya ant= jabalm Pejabat Petnbuat Akta Tanah dan jabatan Notaris adalah merupalcan jabatan yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi dengan adanya penunjukkan dari peraturan perundang-undangan jabatan Pcjabat Pi:inbuilt Aida dapat dirangkap olch jabatan Notaris dan untuk mengetalmi apakalt timbulnya suatu wacana atau tentang pemisahan kedua jabatan ini adalah suatu hal yang makin menjadikan jabatan PPAT men jadi profesional maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis cmpiris Inc:alai data ponelitian yang bcrasal dari data primer mamma data sek under Dad hasil penclitian tcrhadap wacana tersebut dapat diketahui perlu atau tidaknya pemisahan jabatan PPAT dari jabatan Notaris khususnya apabila dihubungkan dari sudut keprofesionalan suatu profesi yaitu keprofesionalan jabatan sebagai PPAT yang tidak dirangkap oleh Notaris. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan telah mendorong laju perelconomian sehingga mengakibatkan kemajuan di berbagai bidang termasuk bidang hokum. 11ntuk lin pedu diperhatikan balk oleh Notaris matipun PPM' bagaimana kedua jabatan itu dapat dilaksanakan secara professional sehingga sebagai pejabat umum dapat lebih baik dan maksimal dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat umum yang membutuhkan jasa Notaris maupun PPAT