EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH ADAT KAILI (STUDI DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU)

Abstract

The oldest right in the traditional land law, known as the ulayat right. The land reform law (UUPA) is acknowledge this right in the article 3 "... based on article 1 and 2, the enforcement of the ulayat right and the similar right and the adat societies, if it still exist, has to comply with the national and the nation interest based on the nation unity and cannot in contrary with the higher laws and regulations ..." This research aim is to find and analyze the existence of the ulayat right in the Kaili's traditional land law at West Palu District, Palu Municipal society. To find and analyze the affect of government recognition toward the existence of Kaili's traditional land law and also the society aspiration on the implementation of this right in their life. This research method is socio legal research method by compiling primary and secondary data. The Kaili's traditional land law physically is exist at West Palu District, Palu Municipal, the ulayat right as a object is there and the society acknowledge it, but the existence and the ownership of the right was not accredited by law especially by the Local Government. The non acknowledgement by the Local Government based on a conception that mostly the Local Government building was build on those type of land (the ulayat land). The truth is the local government will not loose those assets even if they acknowledge the right; all he has to do is to give a fair compensation based on the adat/traditional law which is a land swap to the traditional society. Hak tertua dalam Hukum Tanah Adat dikenal dengan hak Ulayat, Hak ini diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960, LN 1960/104) Dalam pasal 3 dinyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-perturan (hukum) lain yang lebih tinggi" Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Adat Kaili di masyarakat Kecamatan Palu Barat di Kota Palu. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat yang dapat ditimbulkan dari pengakuan Pemerintah Daerah terhadap eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Adat Kaili danUntuk mengetahui dan menganalisa aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Adat Kaili pada kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Bahwa eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum tanah Adat Kaili di Masyarakat Kecamatan Palu Barat di Kota Palu secara fisik, objek tanah hak ulayat ada dan diakui dalam masyarakat, namun secara hukum keberadaan dan penguasaan terhadap hak ulayat ini belum diakui, bahkan oleh Pemda tidak diakui keberadaanya. Tidak diakuinya Hak Ulayat oleh Pemda dikarenakan ada konsepsi bahwa banyak fasilitas-fasilitas pemda yang dibangun di atas tanah ulayat tersebut, padahal apabila pemda mengakui tidaklah berarti aset tersebut akan hilang, sebaliknya terhadap keadaan ini, pemda dapat memberikan ganti rugi berdasarkan hukum adat berupa pergantian tanah kepada masyarakat adat setem pat.