ANALISIS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MENURUT PP 10 TAHUN 1961 DAN PP 24 TAHUN 1997

Abstract

In order to continual national development, role of land will become to growing importantly, referring to continuing increasing its amount people, all need land for settlement, and with activity growing development, requirement of land will to be labored also will mount, along with that will mount also requirement of support will in the form rule of law guarantee in land area. Intention of this research is to know and analyze completion in Government Regulation Number 24 Year 1997 from Government Regulation Number 10 Year 1961 about Land registry and its change in land registry procedure. And to know and analyze rule of law in course of land registry pursuant to Government Regulation Number 24 Year 1997 and Government Regulation Number 10 Year 1961. Research method the used is Juridical Sociological, by using Primary • data and Secondary data, with analysis descriptively is analytical. Completion of PP 24 year 1997 to PP 10 year 1961 include Completion of basis management of Land Registry, Moderation of procedure data collecting of domination I ownership of land, and also announcement, Exploiting of new technology in activity mapping and measurement by utilizing GPS, the using of institute of adjudication in systematic land registry, to be performed a enabled to be bookkeeping of land areas which is physical data and also data its it not yet is complete, the needing Rechts Verwe/dng institute, assuring arrangement PPAT duty. in course rule of law, it is true PP 24 year 1997 functioning as giver rule of law to owner of rights which enlist, just only there are also some its weakness the becoming gap in execution PP itself take example to confession of rights pass witness institute pass Committee of Adjudication, smuggling to usage Rechts Verweking institute, cannot its executed by Article 30 sentence (I b) and sentence (Ic), disability in usage of new technology. Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan tanah untuk diusahakan juga akan meningkat, seiring dengan hal tersebut akan menirtgkat pula kebututtan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan dari penelifian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dan perubahannya dalam prosedur pendaftaran tanah. Dan Untuk mengetahui serta menganalisa Kepastian hukum dalam proses Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data Primer dan data Sekunder, dengan analisis secara deskritif analitis. Penyempumaan Pp 24 tahtin 1997 terhadap PP 10 tahun 1961 meliputi : Penyempurnaan atas asas penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Penyederhanaan prosedur pengumpulan data penguasaan/pemilikan tanah, matzpun pengumuman, Pemanfaatan teknologi barn dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dengan mempergunakan GPS, Digunakannya lembaga adjudifikasi dalam pendaftaran tanah siatematik, Dimungkinkan diadakan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik maupun data yuridisnya belum !engkap, Diperlakukannya lembaga Rechts Verweking dan Mempertegas pengaturan tugas PPAT. Dalam proses kepastian hukum, memang PP 24 tahun•1997 lebih membemberikan kepasfian hukum, hanya saja terdapat juga beberapa kelemahan yang menjadi celah dalam pelaksanaan PP itu sendiri, misalkan terhadap pengakuan hak lewat lembaga kesaksian yang dilakukan melalui Panitia Adjudifikasi, penyelundupan terhadap penggurtaan lembaga Rechts Verweking, tidak dapatnya dilaksanakan Pasal 30 ayat (1 b) dan ayat (1 c) dan ketidak mampuan Sumber Daya Manusia dalam penggunaan teknologi baru.