PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN PERKUMPULAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA

DALJONO, LIEMBANG PRIYADI (2004) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN PERKUMPULAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN BLORA. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2283Kb

Abstract

The Execution of Cooperation Agreement between The Forest Public Corporation (Perum Perhutani) with the Forest Villager (Masyarakat Desa Hutan) Association in Blora regency, Liembang Priadi Daidjono, Thesis Rotary Post graduated Program, Diponegoro University Forest not only has the function as a global buffer zone for the environment, but also has a social function. The social function of the forest involve the traditional society who life there, in order to manage the forest. To increase the life quality of the forest villager, Forest Department has shifted the strategy for managing the forest, from Economic Profit Oriented become Socio Ecological Benefit Oriented. The Purposes of the research were wanted to analyze the rights and the obligations between of the parties, and the reasons of contract breaching, also the dispute settlement when the problem appear. The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview; documentary study is done for collecting the secondary data. In the execution of Cooperation Agreement, forest villagers as a party received not only wood, money but also other yields which are produced, and they oblige to protect the woods. The Forest Public Corporation has the right to feel safely , because the forest products were protected carefully by the forestry villager. The potential factor for breaching the agreement commonly came from the forest villagers, that was a miss perception about the forest function. People did not know well about buffer zone function. They only know almost all their need in their live is fulfilled from the forest. In order to prevent the forest deterioration, the Forest Public Corporation and the official of forest villagers association has to socialize the program and doing assistance to the forestry villagers. Disamping hutan sebagai penyangga lingkungan global, maka fungsi sosial hutan juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Fungsi sosial hutan irti menyangkut keterlibatan masyarakat tradisional dalam pengelolaan hutan, dan sejauh mana kesejahteraan rakyat dalam pembangunan berwawasan linglcungan, maka Departemen Kehutanan telah melakukan perubahan atau pergeseran shategi yang cukup prinsipil, yakni dari pengelolaan hutan yang sentata-mata memperhatikan produk dan peningkatan devisa (economi benefit oriented) ke pengelolaan hutan secara hali-hati dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (sosio ecological benefit oriented). Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan balk dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dilanggar dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pende_katan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pet-urn Perhutani dalam pengamanan komoditas hak pengelolaan hutannya, dalam perjanjian kerjasama tersebut memberikan hak bagi masyarakat Desa Hutan berupa bagi hasil, tidak hanya kayu tetapi juga berupa bentuk uang dan bagi hasil non kayu lain, dan kewajiban bagi masyarakat Desa Hutan dalam menjaga keamanan hasil kayu sedangkan bagi Perum Perhutani dalam perjanjian ini berhak mendapatIcan rasa aman dan perlirtdungan terhadap komoditas hasil hutannya, Faktor pelanggaran yang paling berpotensi menggagalkan perjanjian kerjasama tersebut berasal dari masyarakat, yang dapat disebabkan adanya persepsi hutan yang berbeda, kebudayaan dahulu yang serba praktis, dimana sebagaian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh hutan serta tirtgkat kontrol pengurus kelompok terhadap anggota kelompoknya, faktor-faktor pelanggaran ini dapat dicarikan jalan keluarnya melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Perum Perhutani pada masyarakat, dari pengurus Kelompok Masyarakat dapat melakukan sosialisasi program dan berinteraksi langsung dengan anggota kelompoknya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:11001
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:20 May 2010 09:09
Last Modified:20 May 2010 09:09

Repository Staff Only: item control page