KAJ IAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG

Abstract

Government of Indonesia aware to that land concerning intention live throng very require to be arranged its use, the mentioned constituting the gist of one's thoughts of Law Number 5, 1960th About Regulation Of Base Specifics of Agrarian Affairs which for example including to regarding Regulation of earth, space and water with Customary Law as basis for Fundamental. Practically carried out land registry, newly cover some of is small of existing land, that is coherent land of west rights and some of is small of Indonesia rights land, custom rights land we can say most of all not yet been touched by activity of registration. The mentioned more caused by most lands had with its unwritten law custom rights, so that do not is easy to known by its contents specially to external people of pertinent customary law society. Effect of some of the so small custom rights lands which enlist to make difficulty of rule of law in area punish land, generating some case for example the happening of custom private property sales by party which have no business to other party, the happening of application of registration to considered to be government's land is custom ownership land or existence of wild occupying/illegal occupation of land from a custom society to considered to be lands is custom ownership land. Approach method which is used in this research is sociological juridical, with specification of analytical descriptive, data's the collected is primary data and secondary data. One of the way of which is used in determining land status of ex- custom property is with history evidence of ownership of continual and hereditary. Truth of evidence of ownership of lands of ex- custom property during the time still relied on evidence is truth of pursuant to the lands conversion which processed confessionals rights pursuant to Fundamental of Law of Agrarian. Conception of solving of dispute the used is elementary evidence in the form of ownership of continual and hereditary, but because of do not its it him institute custom, hence solving of by Justice of Public tend to disappoint to land owner society. Pemerintah Indonesia menyadari benar bahwa tanah menyangkut hajat hidup orang banyak sangat perlu ditata penggunaannya, hal tersebut yang mendasari pokok pikiran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang antara lain mencarigkup mengenai Peraturan atas bumi, air dan ruang angkasa dengan Hukum Adat sebagai landasan Pokok. Pada kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan, baru meliputi sebagian kecil tanah-tanah yang ada, yaitu tanah-tanah yang melekat hak barat dan sebagian kecil tanah-tanah hak Indonesia, tanah-tanah hak adat boleh dikatakan hampir semua belum terjamah oleh kegiatan pendaftaran. Hal tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar tanah yang dirniliki dengan hak-hak adat hukumnya tidak tertulis, sehingga tidak mudah diketahui isinya lchususnya bagi orang-orang luar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Akibat dari sebagian kecilnya tanah hak-hak adat yang terdaftar menjadikan kesulitan kepastian hukum di bidang hukum pertanahan, yang menimbulkan beberapa kasus antara lain terjadinya jual bell tanah hak milik adat oleh pihak yang tidak berhak kepada pihak lain, terjadinya permohonan pendaftaran terhadap tanah negara yang dianggap sebagai tanah milik adat atau adanya pendudukan liar/ okupasi dari suatu masyaralcat adat terhadap tanah yang dianggap sebagai tanah milik adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesffikasi deskriptif analitis, data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Salah satu cara yang digunakan dalam menentukan status tanah bekas hak milk adat adalah dengan bukti riwayat kepemilikan yang turun temurun dan berkesinambungan. Kebenaran bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat selama ini masih didasarkan pada bukti kebenaran berdasarkan konversi tanah tersebut yang diproses secara pengakuan hak berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Konsepsi penyelesaian sengketa yang digunakan adalah bukti dasar berupa kepemilikan yang turun temurun dan berkesinambungan, namun dikarenakan tidak eksisnya lembaga adat, maka penyelesaian dengan jalur Pengadilan Umum cenderung mengecewakan bagi masyarakat pemilik tanah.