PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH

Abstract

Economic development as provided in the Constitution of 1945 constituting the part of national development, which aim to realize people prosperity to prosperous and just society. "Bank Desa", "Bank Pasar" and "Lembaga Desa" only constitute secondary bank which less get attention from Law No. 14, 1967 on Banking. They cooperate with Bank Rakyat Indonesia ( BRI) in its operation. Bath Desa, Bank Pasar in its development become clear of its arrangement after the President issued President Decree (Keputusan Presiden) No. 38, 1988 on Bank Perkreditan Rakyat dated 28 October 1988, and progressively' get attention from Law No. 7, 1992 on Banking. In the regulation provided that considering of Bank Desa and Credit Institution for People (Lembaga Perkreditan Rakyat) have developed and expand and also still be needed by society hence its existence need recognized. The recognition is in the form of Bank Perkreditan Rakyat ( BPR). The aim of this research is to know factors influencing the development of Bank Perlcreditan Rakyat (BPR) in collecting fund and distributing credit for maintaining the continuity of its business and to know barriers faced by Bank Perlcreditan Rakyat (BPR) in developing its business activities and how to solve it. Approach method used in this research is socio-legal research with specification of descriptive analyses, by data collecting of primary and secondary. The factor that influences the development of the Bank Perlcreditan Rakyat (BPR) in fund collecting, credit distributing in maintaining its business is at management system having high policy level so that able to form flexible practice and easy to and also with process of fund liquefaction which quickly, fund collecting still depends on customer of credit taker, concept of credit distributing. Concept of credit distributing is still be dominant at agriculture sector and commerce. The general obstacle is still at structural problem, that is a lot of bureaucracy reporting to "Bank Indonesia", and non structural obstacle in the form of technical work from Bank Perkreditan Rakyat, that is problem of empowerment of the owned human resources, what impressed still modestly. Pembangunan ekonomi sebagaimana yang tertuartg dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan malcrnur. Bank desa, bank pasar dan lembaga desa hanya merupakan bank sekunder yang kurang mendapat perhatian dari Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentartg Pokok-pokok Perbankan. Mereka lebih banyak bekerjasama dengan Bank BM dalarn operasinya. Bentuk bank desa, bank pasar ini ban lebih jelas pengaturannya setelah lahirnya Keputusan President nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Prekreditan Rakyat tanggal 28 Oktober 1988, dan semalcin mendapat perhatian dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam perturan tersebut dinyatakan mengingat bahwa bank desa dan lembaga perlcreditan ralwat tersebut telah tumbuh dan berkembang serta masih diperlukan oleh masyarakat maka keberadaan.nya perlu diakui. Pengakuan keberadaan lembaga tersebut berupa Bank Prekreditan Rakyat (BPR). Tujuan dari penelitian in adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Ralcyat (BPR) dalam peng-umpulan dana dan penyaluran kredit dalarn mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk mengetahui harnbatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan kegiatan usahanya dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunalcan dalarn penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan spsesifikasi Deskritif Analids, melalui pengumpulan data secara primer dan selcunder. Falctor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreclitan Rakyat (BPR) dalam pengurnpulan dana, penyaluran kredit dalam mempertahankan usahanya adalah pada Stem manajemen yang memililci tingkat kebijakan tinggi sehingga mampu membentulc praktek yang fleksibel dan mudah serta dengan proses pencairan dana yang cepat , pengumpulan dana masih terikat pada nasabah pengambil }credit, konsep penyaluran kredit masih dominan pada bidang pertanian dan perdagangan. Hambatan secara umum yang dihadapi masih pada persoalan Struktural berupa birokrasi pelaporan yang banyak ke Bank Indonesia, serta hambatan non struktural berupa teknis kerja dari Bank Perkreditan Rakyat, yaitu masalah pemberdayaan Surnber Daya manusia yang dimililci, yang terkesan masin sederhana.