PELAKSANAAN SURETY BOND DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN OLEH PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Building process must be supported by the increased strength of various sectors such as a strong business structure that can realize the working result that has a good quality. The implementation of public tender for the project phisical building that is funded by APBN and APBD budget, so it needs an insurance institution in anticipating the possible non fulfil ment on public tender contract especially conducted by the contractor, so government have pointed the state banks, Region Development Banks (Bank Pembangunan Daerah), Private Comercial Banks, and Non Naks Finanncial Institution to publish the contract implementation insurance of public tender in the form of guarantee letter (Bank Guarantee), whereas the Non Bank Financial Institution of PT. Jasaraharja Putera published Surety Bond. This research used the jurical empiric approach. In collecting the data and legal sources, both primary and secondary, the collected cases through abservation, interview, and legal document study, whereas the analysis study was done qualitatively. In publishing the Surety Bond, there is a supportive factor such as the tendency of contractor company which is more interested ini insurance published by Surety Bond company than the insurance published by banking company by reason that the Surety Bond published by insurance company doesn't need collateral. Instead of that factor, the Surety Bond institution also faces obstructions such as the attitude of project leader who does not very understand about the functions of Surety Bondso that it can't be used as the requirement of public tender contract to do and the insurance value is not determined in public tender contract. The Surety Company's responsibility is according to the insurance value in Surety Bond and the expired date of responsibility is adjusted to the expired date of published insurance letter. For the secure of Surety Company, so before publishing Surety Bond, there is an additional agreement of Indemnity To Surety, approved by Notary. Proses pembangunan hams didukung dengan peningkatan kehandalan berbagai sektor yang berupa struktur usaha yang kokoh yang mampu mewujudkan hash l kerja berkualitas. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan ini untuk penyelenggaraan proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh dana APBN maupun APBD, maka diperlukan lembaga jaminan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi pada perjanjian pemborongan bangunan terutama yang dilakukan °fah para pemborong bangunan, maka pemerintah telah menunjuk bank-bank pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dan Lembaga Keuangan Non Bankuntuk menerbitkan jaminan pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan dalam bentuk surat jaminan (Bank Garansi), sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank dalam hal ini PT. Jasaraharja Putera dengan menerbitkan Surety Bond. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis- empitis. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, balk primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Pelaksanaan penerbitan Surety bond terdapat faktor pendorong antara lain adanya kecenderungan perusahaan jasa kontruksi yang lebih tertarik pada surat jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan Surety daripada jaminan yang diterbitkan oleh lembaga perbankan dengan alasan bahwa Surety Bond yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi tidak memerlukan adanya jaminan dan prosesnya cepat, selain faktor pendorong tersebut lembaga Surety Bond juga menghadapi hambatan antara lain adanya sikap sebagian Pimpinan Proyek yang kurang memahami fungsi Surety Bond sehingga tidak dapat digunakan sebagai persyaratan perjanjian pemborongan tersebut dan belum tersosialisasikannya produk-produk Surety. Adapun batas tanggung jawab perusahaan Surety ini sesuai dengan besarnya nilai jaminan dalam Surety Bond dan batas waktu tanggungjawabnya disesuaikan dengan batas waktu berlakunya warkat jaminan yang diterbitkan. Untuk keamanan bagi pihak Surety company sebelum diterbitkannya Surety Bond dilakukan perjanjian tambahan antara pihak Surety ompany dengan pihak Principal dalam bentuk Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety (Agreement Of Indemnity To Surety) yang dimintakan pengesahan kepada Notaris