PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG AKIBAT HUKUM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Abstract

Penelitian ini mempakan suatu kajian yuridis sosial atau pendekatan secara empiris mengenai pelaksanaan Putusan Hakim tentang Akibat Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo. Landasan hukum yang mengatur pelalcsanaan putusan cerai talak dan akibat hukumnya yaitu UU No. 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersanglcutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan cerai talak harus ada alasan babwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Salah satu bulcu Kompilasi Hukum Islam yaitu buku tentang Hukurn Perkawinan merupakan bahan kajian tests Mi. Buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 2 Kompilasi Huktun Islam adalah pemikahan yaitu akad yang sangat kuat atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Didalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan ditegaskan bahwa putusan perkawinan karena perceraian terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian akibat putusan perkawinan itu membawa konsekwensi kepada bekas suami untuk melaksanakan berbagai kewajiban sebagai berikut: (1) pasal 148 Kompilasi Hukum islam yaitu berkewajiban memberikan mut'ah, mashar, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang seltunlmya dan separo apabila belum pemah berhubungan layaknya suami isteri, memberi biaya hadanah untuk anak-anak yang mencapai uinur 21 tahun; (2) pasal 156 sub a.b. yaitu hak mendapatkan hadanah pemeltharaan anak. Hak hadanah anak yang belum dewasa diserahlcan pada ibunya dan anak yang sudah dewasa memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunnya (3) pasal 97 Kompilasi Hawn Islam tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian maka janda atau duda cerai hidup baik karena gugatan perceraian maupun cerai talak masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. This research represent an study of yuridis social or approach empirically regarding Implementation Of Judge Decision Impact Law Of Divorce Talak In Justice Of Religion Of Sukoharjo. Basis of law arranging implementation decision of divorce talak and the legal consequences that is act No. 1 Year 1974 about Marriage. Act No. 7 Year 1989 about Religion Court and of Compilation Punish of Islam. Divorce talak only can be done by in front of court after pertinent justice try and fail to pacify both parties. To divorce there must be the reason of that among that spouse will not earn foundation life as spouse. One of book of Compilation Punish of Islam that is book about Conjugal Right represent study materials test this. Book 1 about Conjugal Right section 2 Compilation Punish of Islam is nuptials that is very strong agreement or tying born mind between a man with a woman as spouse. In section 118 Compilation Punish of Islam Book of I connubial affirmed that marriage decision because divorce happened because talak or pursuant to suing divorce of that marriage decision effect bring consequence to husband secondhand to execute various the following obligation: (1) section 148 Compilation Punish of Islam that is obliged to give nturah, mashar, and kiswah to wife secondhand during iddah, paying dowry which still in debt entirely and a part if never do correlate within reason spouse, giving the expense of hadanah for children which is 21 year old; (2) section 156 sub of a.b. that is rights to get hadanah conservancy of child. Hadanah rights child which is immature to be delivered at its mother and child which have adult chosen to get hadanah rights form father or his mother (3) section 97 Compilation Punish of Islam about division of community property in the event of divorce of widow or widower divorce life either due divorce suing and also divorce or talak is entitled to half of community property as long as other is not defined in agreement marry.