EKSISTENSI HAK ULAYAT (TANAH TONGKONAN) MASYARAKAT TANA TORAJA DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TANA TORAJA

Abstract

Tana Toraja is a district which is located 340 km away from Makassar, the capital province of South Sulawesi. While Rantepao, the subdistrict, is 18 km away from Makale, the capital district of Tana Toraja. The objectives of the research are to find and to describe : (1) How is the existance of Ulayat Rights, Tana Toraja's customary law society in Rantepao, Tana Toraja ? (2) How is the authorization system of Ulayat Land, Tana Toraja's customary law society in Rantepao, Tana Toraja ? (3) How the application of Ulayat Rights, Tana Toraja's customary law society due to regulation No. 5 /•;1999 issued by the Development Appeal Ministry for Development Appeal Board. About the problem solving giudance of Ulayat Rights, customary law society. This is a survey researh. The primary data sources is based on the key information from the Land Affair office, foresty office, customary ledders, and the prominent society. Data is collected using instruments of interviewed and documentation study, then it is explained in qualitative descriptive analysis. The result of the research showed that the existance of Ulayat Rights in Rantepao is still exist but the existance has gradually decreased which is caused by the authorization system done by each member of the land lord's family. The customary leaders will get involve when problem accured. Kabupaten Tana Toraja terletak 340 km dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kecamatan Rantepao terletak ± 18 km dari Makale, Ibukota Kabupaten Tana Toraja. Seperti pada negara-negara yang berlatar belakang agraris, masalah tanah, penguasaan dan kepemilikannya merupakan sumber penghidupan masyarakat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah seringkali tampil sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif. Oleh sebab itu fenomena permasalahan tentang tanah pada masyarakat .akan semakin kompleks dan tajam seiring dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan kehidupan. Sumber data dan penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur berupa dokumen , buku-buku, Undang¬undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang terdiri dari unsur Kantor Pertanahan, Kantor Kehutanan, para pemuka adat dan tokoh masyarakat Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya diuraikan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keberadaan hak Ulayat di Kecamatan Rantepao masih ada namun keberadaannya semakin kurang disebabkan sistem penguasaannya dilakukan oleh keluarga masing-masing pemilik tanah dan barn melibatkan pemimpin adat bila terjadi sengketa.